PADANG, binews.id -- Rencana KPID Sumbar menggagas peraturan daerah (Perda) penyiaran diapresiasi oleh Komisioner Penyiaran Indonesia. Apresiasi ini di sampaikan Komisioner Penyiaran Indonesia saat rapat koordinasi KPI Pusat dengan KPID Sumbar Rabu (22/6/2022) di Kantor KPI Pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPID Sumbar Dasrul, Wakil Ketua KPID Sumbar Eka Jumiati bersama dengan sejumlah komisioner penyiaran Indonesia.

Ketua KPI Pusat Agung Supriyo memandang keberadaan regulasi penyiaran daerah di provinsi penting diterbitkan agar aktivitas dunia kepenyiaran di daerah berjalan sesuai dengan amanah undangan undang dan mampu mengakomodir kepentingan hak masyarakat daerah.

Baca Juga

• KPID Sumbar Ungkap Pelanggaran Penyiaran dalam Kampanye Pemilu 2024
• KPID Sumbar Gelar Malam Penghargaan Bergengsi Insan Penyiaran
• KPID Sumbar Dorong Industri Radio Sumbar Kembali Bangkit
• Ciptakan Terobosan Baru KPID Sumbar Bakal Hadirkan Sekolah P3SPS

"Di dalam peraturan daerah tersebut dapat di atur pedoman siaran lokal. Sehingga mengali, menumbuh, mengembangkan, melestarikan khasanah budaya lokal, potensi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan media pendidikan bagi generasi bangsa yang ada di daerah. Tidak hanya itu, kami berharap dengan adanya perda penyiaran tersebut mampu memperkuat kelembagaan KPID Sumatera Barat," katanya..

Meskipun demikian, regulasi atau Perda itu nantinya harus sejalan dengan undang undang yang berlaku di negara ini. Terang komisioner yang telah dua periode di KPI Pusat ini.

Sementara itu, Komisioner KPI, Nuning Rodiyah, yang saat ini berada di bidang kelembagaan KPI Pusat memandang keberadaan regulasi penyiaran lokal merupakan amanah Undang-Undang No 20 tentang Penyiaran. Untuk itu, dipandang penting diwujudkan disetiap daerah. Karena akan mampu mempermudah kinerja lembaga KPID di setiap daerah.

Saat ini, KPID di setiap daerah belum mampu maksimal menjalankan tupoksinya. Eskalasi politik lokal dipandang sering menganggu kelancaran kewenangan KPID di setiap daerah, kepastian mendapatkan dana hibah APBD sering dikeluhkan oleh lembaga KPID, kekurangan infrastruktur dan SDM serta keterbatasan anggaran kian menyulitkan KPID menjalankan tanggung jawabnya dalam mengawal undang undang penyiaran di daerah.

"Untuk itu, saya berharap dengan adanya rencana sumbar merancang perda tentang penyiaran, tolong di akomodir pasal tentang penguatan kelembagaan KPID," terang komisioner yang produktif menulis tentang dunia penyiaran di Indonesia ini.

Menanggapi apresiasi dari Lembaga KPI pusat, Ketua KPID Sumbar, Dasrul, mengucapkan terima kasih dan akan dijadikan motivasi untuk mengkampanyekan teruwujudnya Perda penyiaran di Sumbar. "Ini dukungan yang luar biasa dan akan segera kami respon," katanya. (*/bi)

Editor: BiNews

•