PESSEL, binews.id -- Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal, SH mendorong percepatan penanganan sungai dan daerah irigasi kewenangan Provinsi dan Pusat di kabupaten Pesisir Selatan. Karena, kondisinya saat ini banyak yang rusak berat, dan bahkan ada yang mangkrak bertahun-tahun.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Daerah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V), Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

"Tadi kami rapat dengan Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar dan Balai Sungai (BWSS V-red). Kami membahas percepatan penanganan sungai dan daerah irigasi kewenangan Provinsi dan Pusat di Pesisir Selatan," sebut Novermal, Senin siang (13/6-2022) di Painan. "Rapat ini, adalah buah koordinasi saya dengan pak Sekda dan pak Kadis PUTR Pessel, serta pihak Dinas SDA-BK Sumbar dan Balai Sungai," katanya.

Baca Juga

• Owner Dempo Grup Bantu Korban Banjir Ranah Pesisir
• Merusak Lingkungan, Novermal: Pembangunan Resort di Pulau Cubadak Mandeh Harus Dihentikan
• Atur Harga Sawit Kebun Rakyat, Sembilan Anggota DPRD Pessel Usul Bentuk Perda
• Proyek Irigasi Kewenangan Pusat di Pessel Mangkrak Sejak 2015, Novermal Lapor Presiden
• DPRD Pessel Dilaporkan ke Kejari, Novermal Pastikan Dirinya Tidak Korupsi

Dijelaskan Novermal, di rapat yang dipimpin oleh Sekda dan dilanjutkan oleh Kadis PUTR tersebut, dibahas berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan beberapa rencana kegiatan perioritas. "Kami di Kabupaten jadi tahu apa persoalan yang harus segera diselesaikan, dan rencana apa yang harus menjadi perioritas," jelasnya.

Beberapa persoalan yang harus jadi perhatian Pemda adalah, pembebasan lahan untuk menuntaskan irigasi Sawah Laweh di Tarusan (Pusat), irigasi Amping Parak di Sutera (Provinsi), dan irigasi Lubuk Buaya di Air Haji (Pusat). "Pemda juga minta memfasilitasi pembebasan lahan untuk penanganan sungai Batang Lumpo dan Batang Air Haji. Kecuali Amping Parak, anggaran pembebasan lahan dari Provinsi dan Pusat," sebut Novermal.

Wakil Ketua Fraksi PAN ini menambahkan, Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar juga akan menangani irigasi Jalamu di Batang Kapas. "Tahun ini disiapkan DED jaringan dan bendungnya, dan tahun depan, direncanakan pengerjaan pisik bendungnya," ujar Novermal sembari memohon doa masyarakat semoga SK Menteri PUPR tentang kenaikan statusnya menjadi kewengan Provinsi cepat keluar. "Supaya pisik jaringannya juga bisa dikerjakan sekalian," tegasnya.

Balai Sungai, lanjut Novermal, juga akan menangani irigasi Lubuk Buaya yang sudah lama mangkrak. "Tahun ini dilakukan pembebasan lahan jaringan sebelah kiri, tahun 2023 rehab jaringan sebelah kanan, dan tahun 2024 pembangunan jaringan sebelah kiri," jelasnya. "Kalau irigasi ini selesai, bisa mengairi 3.500 hektar sawah di Air Haji dan Punggasan," tambahnya.

"Irigasi Koto Salapan di Ranah Pesisir dan Talang Kemuning Jaya di Linggo Sari Baganti juga akan terus ditangani oleh Dinas SDA-BK Provinsi Sumbar," ujar Novermal lagi. "Kerusakan alur sungai Batang Pelangai juga jadi perhatian Dinas SDA-BK," tambahnya. "Termasuk penanganan Batang Tapan yang kini dibantu Balai Sungai Rp20-an miliar," tambahnya lagi.

"Penanganan Irigasi Lubuk Kubang di Lakitan Lengayang yang belum punya bendung dan jaringan, tahun ini DED-nya dikerjakan," sebut Novermal menambahkan.

"Saya juga meminta Dinas PUTR Pessel memikirkan irigasi untuk sawah di Nagari Sungai Liku Pelangai di Ranah Pesisir," tambah Novermal lagi. "Program pompanisasi di sana tidak berhasil, dan sawahnya kini masih tadah hujan," jelasnya sembari berharap sekalian untuk sawah yang ada di Padang Laban dan Lakitan.

Untuk itu, Novermal mendesak Pemkab Pessel supaya lebih serius mengurus pembebasan lahan, dan menyiapkan quari material galian C berizin, guna mendukung percepatan penanganan sungai dan daerah irigasi kewenganan Provinsi dan Pusat di Pesisir Selatan. "Ini penting supaya anggaran yang sudah disediakan terserap dengan baik, dan penanganannya bisa lebih cepat," tegasnya. (*/bi)

Editor: BiNews

•