LABUHANBATU, binews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu menandatangani komitmen bersama pencanangan desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA) bebas stunting di aula Tengku Rizal Nurdin, jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (26/4/2022).

Penandatanganan RPPA tersebut diikuti oleh 4 kepala daerah lainnya, seperti Bupati Karo, Bupati Batubara, Bupati Serdang Bedagai, dan Bupati Deli Serdang, serta disaksikan oleh Menteri P3A RI Bintang Puspa Yoga, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan, ada beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang belum dapat menurunkan angka stunting.

Maka dari itu, ia berharap, agar melalui kegiatan ini, seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan desa RPPA dapat lebih berperan aktif hingga angka penurunan stunting di daerahnya dapat tercapai menuju Indonesia Emas.

Kemudian, terkait masalah perempuan, ia menjelaskan, di Sumatera Utara, perempuan telah melakukan over dalam pengerjaan.

"Semuanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Dari itu, marilah sama-sama kita tingkatkan evaluasi desa ramah perempuan dan peduli anak stunting," ucapnya.

Desa RPPA ini adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Desa RPPA ini bakal diwujudkan ke semua desa yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan potensi desa, kondisi kewilayahan sosial budaya dan prioritas program desa.

Selain itu, desa RPPA ini diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa, khususnya perempuan dan anak yang ada di desa, termasuk kelompok rentan disabilitas dan penyintas, kekerasan perempuan kepala keluarga dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Menteri P3A Republik Indonesia, Bintang Puspayoga dalam sambutannya mengatakan, di tahun 2022 ini Kemen P3A RI membuat 132 model desa dan 66 kelurahan di seluruh Indonesia. Strategi ini diambil karena melihat populasi perempuan dan anak yang mengisi hampir setengah populasi di Indonesia, yakni sebanyak 49,42 % adalah perempuan sedangkan anak-anak sebesar 31,8 %.

"Dengan demikian dua pertiga penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak, yang artinya perempuan dan anak adalah SDM yang harus jadi perhatian. Kami di Kementerian PPPA-RI dengan melihat berbagai permasalahan perempuan dan anak ini, diberikan mandat oleh Presiden untuk diselesaikan sampai tahun 2024," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, ada 5 arahan Presiden, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

"Target presiden 2024 adalah 14 %, 2040 harus bebas stunting agar menghasilkan generasi muda yang produktif, jumlah penurunan angka stunting di Sumut cukup baik, mencapai 25 %. Kami siap mengawal penurunan angka stunting di Sumatera Utara, semoga bisa tercapai target 14 %," pungkasnya.

Berikut isi komitmen bersama yang ditandatangani 5 kepala daerah tersebut, seperti mendukung pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, memfasilitasi kegiatan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, melakukan langkah-langkah konkrit dan berkelanjutan bagi perkembangan desa rama perempuan dan peduli anak bebas stunting, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, serta melaporkan perkembangan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting kepada kepala daerah secara berjenjang dan berkala.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan sosialisasi dan launching desa RPPA bebas stunting dan pemberian cedera mata oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri P3A RI. (Hadi)

Editor: BiNews

•