JAKARTA, binews.id -- Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengapresiasi DPRD Sumbar yang menggagas Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pengelolalan pemerintahan.

"Cepat aja pak, ini sudah pas, terus terang saya apresiasi banget DPRD Sumbar menginisiasi Ranperda KIP ini," ujar Gede Narayana saat menerima konsultasi Komisi I DPRD Sumbar, Selasa (28/12/2021).

Ranperda digagas DPRD Sumbar merupakan pelaksanaan UUD 1945 terutama Pasal 28F dan pasal di UUD 1945 tentang NKRI berdasarkan hukum juga pasal tentang daerah di konstitusi.

Baca Juga

• Satpol PP Bukittinggi Amankan 3 Waria dan Terduga LGBT Serta 1 PSK Online
• Kendati Kunjungan Saat Libur Lebaran ke Bukittinggi Menurun,Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
• Pemko Bukittinggi Terima Rekomendasi Dari DPRD Atas LKPJ Wali Kota Tahun 2023
• Tingkat Kunjungan Wisata Ke Bukittinggi Turun,Namun Masih Bisa Mendapatkan PAD Rp 2,2 M
• Pemko Bukittinggi Terima Penghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023

"KIP adalah substansi fundamental, harus dilaksanakan karena penting dan strategis, syukur sekali KI Pusat ada gagasan Ranperda ini, soal keterbukaan informasi publik jangan ligat satu pasal saja di UUD 1945," ujar Gede Narayana di diskusi galian Ranperda ini dihadiri Kadiskominfotik Sumbar Jasman Rizal bersama Sekdis Kominforik Widya.

Sebagai daerah bagian NKRI, Sumbar melahirkan Ranperda sudah pasti memperkuat KIP di daerahnya.

"DNA Komisi Informasi tidak saja sidang sengketa tapi pelaksana dari UU KIP supaya semua badan publik dan publik memahami keterbukaan informasi publik, sebagai ujud partisipasi aktif publik mulai perencanaan sampai evaluasi semua program dan kegiatan diviyai oleh rakyat sesuai UU 14 tahun 2008," ujar Gede.

Pada diskzsi terlihat hangat apalagi forum konsultasi disisipi masukan tentang penguatan sekretariat komisi informasi, tugas dan kewenangan komisi informasi dan pengzatan PPID makin kuat jika Ranperda menjadi Perda. (*/bi)

Editor: BiNews

•