PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sorot meningkatnya kasus seksual pada anak di Kota Padang. Kalangan DPRD Padang mempertanyakan status Kota Padang yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, menyampaikan, jika kasus kekerasan kepada anak terus meningkat, tak pantas rasanya Kota Padang menggenggam titel Kota Layak Anak (KLA). Karena kasus serupa ini menurutnya sangat memalukan sekali.

"Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang disisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak," ujar kader Gerindra ini pada, Minggu (21/11/2021).

Baca Juga

• 30 Guru TIK Madrasah Aliyah Ikuti PDWK
• Pameran Kaligrafi di Masjid Mujahidin, Wako Hendri Septa Beli Karya Utama
• Ramadan Berbagi, Pemko Padang Salurkan 710 Paket Sembako untuk Warga Lubeg
• Panen Melimpah, Cabai Merah Turun Setengah Harga
• Partai NasDem Bagi Ratusan Takjil untuk Driver Ojol Kota Padang Syukuri Hasil Pileg

Ia menyampaikan, ini adalah masalah yang berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya. Apalagi Padang ibu kota Provinsi dan pemimpin di Sumbar ialah seorang Buya.

"Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah (ABS SBK)," ucap Koordinator Komisi IV DPRD Padang ini.

Ia mengatakan, dengan masalah ini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang dilaunching seperti 18 dan 21 tak berjalan maksimal dan terkesan sekedar seremonial saja.

"Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah-tengah masyarakat dan tak untuk mendapat penghargaan saja, namun diamalkan betul oleh warga Kota Padang," tuturnya.

Ia menyampaikan, sinergisitas semua pihak perlu dilibatkan Wali Kota ke depannya, termasuk MUI. Agar perubahan terjadi dan kekerasan pada anakk tak ada lagi kasusnya di Kota Padang. "Termasuk seksual, jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tak maksimal," katanya. (*/Das)

Editor: BiNews

•