PADANG, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menerima plakat dan piagam penghargaan atas capaian Standar Tertinggi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020. Penghargaan atas capaian WTP ini merupakan yang ketujuh kalinya diterima Pemprov Sumbar.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi yang diserahkan oleh Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (25/10/2021).

Selain Pemprov Sumbar, apresiasi juga diberikan kepada 19 kabupaten/kota di Sumbar. Sebanyak 17 kabupaten kota diantaranya menerima plakat dan piagam atas pencapaian WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020 dan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Solok dan Pasaman menerima piagam.

Baca Juga

• Delapan Kali Berturut-turut, Padang Panjang Raih Predikat WTP
• BPK Periksa LKPD 2023, Sekda: Semoga Pemko Padang Kembali Raih Opini WTP
• Untuk Ketujuh Kalinya Secara Beruntun, Pemkab Lima Puluh KOta Raih WTP dari BPK
• Entry Briefing Bersama Tim BPK RI Perwakilan Sumbar, Wabup Rahmang Harapkan Padang Pariaman Kembali Raih Opini WTP
• Pemkab dan Forkopimda Adakan Pisah Sambut Kajari Dharmasraya

Dengan adanya penghargaan ini, menurut Heru, bisa memberi motivasi sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar agar bisa lebih meningkatkan laporan keuangan daerah dimasa mendatang.

Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya juga mengajak kepala daerah se-Sumbar agar bisa mempedomani serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai keuangan daerah. Sebab menurutnya, capaian opini WTP hanya bisa dicapai jika taat dan patuh pada aturan yang ada.

"Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih kepada BPK dan selamat kepada bupati dan walikota atas pencapaian WTP. Hal ini merupakan wujud dari kepatuhan pada peraturan keuangan. Diperlukan komitmen bersama antara kepala daerah dan seluruh perangkatnya untuk serius mengikuti dan mempedomani aturan yang ada. Kemudian diiringi dengan peningkatan SDM, optimalisasi peran pemeriksa internal dan jangan lupa menjalin komunikasi intensif dengan BPK dan pihak terkait," kata Gubernur.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Pemprov Sumbar. Kesepakatan ini menurut Heru, adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang berkualitas, transparan dan akuntabel di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga dalam rangka penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Tampak hadir dalam acara pemberian penghargaan ini sejumlah kepala daerah di Sumbar, diantaranya Bupati Agam Andri Warman, Walikota Sawahlunto Deri Asta, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Walikota Bukittinggi Erman Safar. (*/bi)

Editor: BiNews

•