DPRD dan Pemerintah Provinsi Tetapkan RAPBD-P jadi APBD-P Tahun 2021

PADANG, binews.id --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov Sumbar menyepakati Ranperda APBD Perubahan untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan dalam rapat paripura yang digelar Kamis (30/9/2021) di Gedung DPRD Sumbar.

Penetapan ini tergambar setelah melewati berbagai tahapan, dimana sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, Fraksi di DPRD telah menyampaikan pendapat akhir. Bahkan dapat disimpulkan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan Tahun 2021.

Disamping memberikan persetujuan, fraksi-fraksi juga memberikan masukan, pendapat dan saran yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

Baca Juga

Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, pendapat akhir fraksi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari hasil keseluruhan pembahasan Ranperda APBD Prubahan 2021.Sebelum penetapan RAPBD-P menjadi APBD-P, pada 17 September 2021, Gubernur Sumbar juga telah menyampaikan pada DPRD tentang Perubahan APBD Tahun 2021,

'Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021, telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya dapat disepakati pada Rapat Paripurna penetapan hari ini," ulas Ketua DPRD Sumbar ketika memimpin rapat paripurna, Kamis (30/9/2021).

Supardi juga mengatakan, pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 yang telah disepakati, pada Perubahan APBD Tahun 2021, cukup banyak persoalan dan harus diselesaikan dalam pembahasannya, diantaranya menutup defisit sebesar Rp28 miliar lebih, mencari alternatif tambahan pendapatan daerah, membahas pelaksanaan refocusing dan pergeseran anggaran yang harus diaktualisasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021.

"Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, memang alot dan komprehensif, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan," ucap Supardi lagi.

Ditambahkannya, banyaknya permasalahan yang terjadi pada Perubahan APBD Tahun 2021, tidak terlepas dari kelemahan TAPD dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pelaksanaan pergeseran, recofusing dan penggunaan sisa tender ataupun kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, belum direncanakan dengan baik.

"Kondisi ini tentu perlu menjadi catatan dari Pemerintah Daerah dan diharapkan tata kelola keuangannya diperbaiki, sehingga bisa.lebih efektif dikemudian hari," tegasnya lagi.

Rapat paripurna DPRD Sumbar yang langsung dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, OPD, Fokom Pinda, ormas, OKP dan stake holder lainnya, berlangsung dengan aman, serta mempergunakan prokes ketat. (*/bi)

Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru