PADANG, binews.id --Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat penyampaian nota pengantar terhadap rancangan KUA- PPAS perubahan tahun 2021 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis (2//9/2021).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 perlu ditangani segera, pembayaran insentif tenaga kesehatan terlibat penanganan pasien Covid-19.

"Pembayaran biaya isolasi mandiri untuk masyarakat terpapar dan dukungan untuk labor unand anggarannya belum dialokasikan APBD 2021," ujar Supardi.

Baca Juga

• Gelar Open House, Ketua DPRD Sumbar Supardi Sambut Lebaran dengan Kehangatan dan Keramahan
• Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar jadi Khatib Shalat Ied di Halaman Kantor Gubernur
• Ketua DPRD Sumbar Berikan Bantuan dan Apresiasi untuk Seniman Jelang Idul Fitri
• Safari Ramadan, Ketua DPRD Sumbar : Meramaikan Masjid Membentengi Generasi Muda dari Pekat
• DPRD Sumbar Terus Tingkatkan Sinergi Berkualitas

Menurut Supardi, Pemda melakukan recofusing anggaran Mei 2021 dan melakukan penyesuaian nomenklatur.

"Kami ingatkan Pemda,agar agenda utama penanganan pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi khusus sektor UMKM," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, keterlambatan penetapan rancangan KUPA- PPAS perubahan 2021 dan belum disampaikan laporan realisasi anggaran semester I tahun 2021, maka penetapan rancangan KUPA- PPAS perubahan perlu dipercepat.

"LHP BPK dan pembahasan LKPJ kepala daerah Sumbar tahun sebelumnya terjadi temuan berulang masalah usulan kegiatan fisik perubahan APBD, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi," ujarnya.

Usulan kegiatan fisik pada perubahan APBD 2021 tidak dapat diakomodir termasuk kegiatan penyusunan DED penganggarannya bersamaan pelaksaan fisiknya.

Tampak rapat paripurna dihadiri Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar Supardi, wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, wakil ketua DPRD Sumbar Indra, Sekda Sumbar Hansastri, Sekwan DPRD Sumbar Raflis, anggota DPRD Sumbar dan undangan paripurna. (*/bi)

Editor: BiNews

•