JAKARTA, binews.id -- Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina, meminta ada percepatan digitalisasi pedagang pasar. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) antara DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2022.
Nevi menekankan, dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Jika sebelumnya masyarakat melakukan aktifitas jual-beli secara offline, adanya pandemi memaksa masyarakat untuk melakukan aktifitas jual-beli secara online. Pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa serta lebih menyukai belanja secara online.
"Berbagai perubahan prilaku masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pedagang pasar rakyat," tutur Nevi.
Baca Juga
- Hj. Nevi Zuairina Desak Penguatan Regulasi Impor Elektronik Untuk Mendukung Industri Dalam Negeri
- Nevi Zuairina Silaturahmi dan Penguatan Struktur PKS di Kota Pariaman
- Bupati Sutan Riska Lakukan Inspeksi Kendaraan Dinas
- Nevi Zuairina Sampaikan Motivasi Pada Para Penghafal Qur'an di Kabupaten Agam
- Gelar Open House, Ketua DPRD Sumbar Supardi Sambut Lebaran dengan Kehangatan dan Keramahan
Politisi PKS ini mengungkapkan, data DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) ada sekitar lima juta pedagang pasar atau 43% dari 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli semenjak pandemi.
"Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan jual-beli secara online harus diikuti dengan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro-kecil yang ada di Pasar Rakyat, karena jika tidak maka mereka akan semakin tergerus dan bisa punah.
"Terlebih lagi Komisi VI baru saja membahas RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Electronic Commerce, di mana akan berdampak pada semakin hilangnya batas perdagangan antar negara," urainya.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 tercatat jumlah pasar rakyat di Indonesia sekitar 15.657 unit dan jumlah pedagang 2.818.260 orang. Data tersebut menunjukkan, akan ada banyak pedagang pasar rakyat yang terkena dampak perubahan pola perilaku konsumen jika pemerintah tidak segera melakukan digitalisasi pada pasar rakyat.
"Saya meminta, Kementerian Perdagangan untuk melakukan digitalisasi para pedagang pasar rakyat dalam RKA/KL TA 2022. Pemerintah perlu melakukan digitalisasi serta upaya pendampingan dan pelatihan bagi pedagang pasar rakyat ini melalui kerja sama dengan pelaku ekosistem digital atau founder platform digital, sehingga diharapkan semakin banyak pedagang pasar rakyat yang menggunakan teknologi digital agar mereka bisa tetap bertahan di masa pandemi dan tidak tergerus karena perubahan zaman," tutup Nevi Zuairina. (*/bi)
Editor: BiNews
Komentar