Rehab Berat Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar, Hidayat : Bukan Rumah Dinas yang Ditempati Ketua, Tapi..

PADANG, binews.id -- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Hidayat, menjelaskan sekaitan dengan rehab berat rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar yang sempat menjadi sorotan.

Dikatakan Ketua Fraksi Gerindra itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekwan dan Ketua DPRD, kegiatannya adalah rehab berat bangunan yang berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD saat ini.

"Artinya yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD," kata Hidayat kepada media Jumat (20/8/2021).

Baca Juga

Lanjutnya, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas Ketua DPRD tersebut dari informasinya sejak tahun 2005 belum pernah direhab dan kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu, dan kondisi atapnya sudah banyak yang bocor.

"Rehab bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena Covid-19 dan harus menjalani isolasi," tutur Ketua Bapemperda itu.

Kemudian, katanya, bangunan tersebut juga direncanakan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu (kadang sampai malam) yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat yang berasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Kemudian juga dimanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.

"Untuk kondisi rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu, belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler. Sementara kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor (dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci)," ujarnya.

Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD. Anggaran sesuai kontrak Rp5,690 Miliar (dari pagu anggaran 6,8 M) dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.

"Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan," jelasnya.

Namun demikian, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.

"Yakni, bagaimana seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100%. Artinya, anggaran yang tergunakan misalnya cukup 25% saja namun fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100% sesuai perencanaan awal. Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100% tersebut kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19," katanya.

Terpisah, Sekwan DPRD Sumbar, Raflis, menyebutkan, untuk pembangunan fisik itu sudah diawali dengan pembuatan desain enjenering detail (DED) yang di siapkan oleh konsultan perencana. DED tersebut diperiksa oleh Tenaga Teknis dari PU, dan kemudian baru keluar harga harga perkiraan sendiri (HPS).

Setelah itu baru diusulkan kepada LPSE ( Layanan Pengadaan Sistim Elektronik ) untuk di lelang. Dimana dari hasil di ULP (Unit Layanan Pengadaan), nilai kontrak rehab rumah dinas yang bagian belakang yang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp5.690.000.000,-.

"Dimana rencana bangunan dan kegunaannya sudah di sampaikan oleh Pak Ketua. Tapi perlu juga diinfokan bahwa pekerjaan tersebut sudah barang tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam kondisi saat ini," katanya.

Yang dibangun lokasi di bagian belakang aula, dimana sebelum dibangun ada, aula untuk fitness, ruang sopir dan grase. "Ini yang dimanfaatkan untuk kelengkapan rumah induk yang di diami oleh Pak Ketua DPRD," katanya. (*/bi)

Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru