BOGOR, binews.id --- Komisioner KI Pusat, Arif Koeswardono saat Bimtek Penyusunan Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Publik, Bogor (9/6/21), akui terlambat setelah 11 tahun efektifnya Komisi Informasi.

"Bimtek ini terlambat tapi biarlah dari pada tidak sama sekali. Ini bagian ikhtiar KI Pusat untuk bagaimana betul putusan Majelis Komisioner KI yang greget di mata hukum, " ujar Arif.

Sehingga itu Bimtek ini dilaksanakan pertama sejak UU 14 Tahun 2008 sudah 11 tahun efektif berlaku.

Baca Juga

• Pastikan Pemudik Pessel Aman Berlebaran, Raflis: Ada Posko Terpadu di Titik Strategis
• Sekwan Pantau Posko Terpadu, Perantau Pulang Kampung Bantu Masyarakat Terdampak Bencana Pessel
• Serahkan Bantuan untuk Anak Yatim dan Piatu Sekretariat, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis: Lebih Banyak dari Tahun Lalu
• Bapemperda Kabupaten Agam Kunjungi DPRD Sumbar, Belajar Penerapan SPBE ke DPRD Sumbar
• Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro Dorong KI Sumbar Bentuk KI Kabupaten Kota

"Arif dan Adrian serta Tiwi juga semua peserta Bimtek Penyusunan Putusan Sengketa Informasi Publik hari ini adalah angkatan pertama," ujar Arif.

Bimtek ini juga bagian dari putusan Majelis Komisioner KI bagian dari sistem peradilan terpadu.

"Tentu bahasa putusan yang dibuat sama dengan putusan lembaga pengadilan lainnya. Dan juga menjadi uji publik Komisi Informasi ke masyarakat karena hasilkan putusan yang qualifeid, setara dengan putusan pengadillan juga sifat putusannya bisa ingkracht, " ujar Arif.

Ada tiga narasumber ditugaskan Litbang MA RI ke Bimtek ini dan ketiganya adalah narasumber dan mentor mumpuni yang menjadi tempat bertanya banyak hakim di seluruh Infonesia.

Wakil Ketua KI Pusat, Hendra J Kede saat membuka Bimtek Penyusunan Putusan Sengketa Informasi Publik mengatakan tiga narasumber dari Litbang MA RI adalah sokuguru pembuatan putusan pengadilan se Indonesia.

"Seperti Yang Mulia Pahala Simanjuntak adalah sosok pendidikan yang andal, mohon pak ajarkan kami sehingga putusan sengketa kami bisa berkualitas, " ujar Hendra J Kede.

Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi, Komisioner KI Sumbar bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Adrian Tuswandi dan Asisten Ahli KI Sumbar Tiwi Utami, menilai Bimtek ini mestinya kegiatan rutinitas diselenggarkan minimal sekali satu tahun.

"Berutung kami bisa hadir ke Bimtek ini. Sehingga apa yang diperoleh sampai Jumat besok menjadi panduan menyusun putusan sengketa KI Sumbar kedepan, " ujar Arif Yumardi. (rilis ppid-kisb)

Editor: BiNews

•