JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, menyampaikan saran agar peraturan menteri dikembalikan seperti awalnya terkait 5 lembaga pengusul untuk penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Alasannya adalah, agar terjadi ekosistem yang baik yang saling kontrol dalam implementasi program sehingga tujuan utama dari program ini diluncurkan dapat tercapai sesuai harapan.

"Pada dasarnya saya sangat mendukung BPUM ini untuk terus dilanjutkan. Namun, yang sudah terjadi tentu ada monitoring evaluasinya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pada masa berikutnya, bagaimana Kementerian Koperasi dan UMKM memastikan jika penyaluran BPUM 2021 ini bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima," kata Nevi saat rapat dengan Kemenkop UKM RI baru-baru ini.

Politisi PKS ini sangat menekankan pada evaluasi program BPUM untuk 1 juta pelaku usaha kecil dan mikro senilai Rp2,4 triliun yang telah diluncurkan pertama kali pada 24 Agustus 2020 lalu. Dari evaluasi ini, munculnya kendala di lapangan masih banyak terjadi sehingga kedepannya, mesti ada perbaikan yang signifikan demi efisiensi dan efektifitas dana negara membantu masyarakat.

Baca Juga

• Nevi Zuairina Bagikan Paket Ramadan di Pasaman, Padang Pariaman dan 50 Kota
• Hadir Pembukaan Musda Muhammadiyah dan Aisyiyah Pasaman Barat, Nevi Zuairina Sampaikan Konsolidasi Umat Sebagai Pemersatu Bangsa
• Nevi Zuairina Gunting Pita Peresmian Jalan Masjid Raya Padang Japang Guguak: Peningkatan Ilmu Pengetahuan Berbasis Agama Penting
• Nevi Zuairina Sampaikan Kesinambungan Pembangunan Saat Silaturahmi Kepala Daerah dan Istri Kepala Daerah dari PKS Secara Nasional
• Bersama Tokoh Masyarakat Pasaman, Nevi Zuairina Lakukan Wirid Yasin Bulanan dan Sampaikan Peran Wanita Indonesia

Pada tahun 2021 ini, lanjut Nevi, ada penambahan anggaran Rp11,76 triliun dengan besaran bantuan langsung Rp1,2 juta. BPUM ini ditargetkan untuk 9,8 juta penerima pelaku usaha mikro yang belum menerima pada 2020.

"Saya mendukung bahwa calon penerima BPUM tahun 2021 diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi , usaha mikro kecil dan menengah kabupaten/kota. Sedangkan penyalurannya melalui Bank BUMN, Bank BUMD dan Kantor Pos yang ditentukan Kuasa Pengguna Anggaran. Yang penting Kemenkop terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan lancar," ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan, tantangan dalam BPUM untuk pelaku usaha mikro, adalah perkara data, sehingga perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa yang akan datang. Basis Data UMKM merupakan salah satu amanat dalam Undang Undang Cipta Kerja sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan bisa membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait UMKM agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.

"Kami dari fraksi PKS mengusulkan penyaluran BPUM ini dikelola Kemenkop saja dengan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM lebih dari satu Lembaga. Dengan banyak lembaga akan memperluas aspek transparansi sehingga meminimalisir penyelewengan. Kami berharap BPUM ini terus ada dan semakin membantu masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah meningkat taraf hidup dan kehidupannya," tutup Nevi Zuairina. (*)

binews.id/mel

Editor: BiNews

•