Jumlah Penduduk Miskin Sumbar Menurun

Padang,binews.id -- Persentase Penduduk miskin di Sumbar mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Pitono, dalam pertemuan dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), di Kantor BPS Sumbar, Padang, Selasa (28/1).

"Secara nasional Persentase penduduk miskin Sumbar pada September 2019 mengalami penurunan dibanding September 2018. September 2019, angka kemiskinan di Sumbar 6,29 persen atau 343.090 orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 5.130 orang, dari 348.220 orang pada Maret 2019," jelasnya.

Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan 0,13 persen dari 6,42 persen pada Maret 2019 menjadi 6,29 persen pada September 2019.

Baca Juga

"Secara umum, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan effort atau usaha lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dibanding perkotaan".

"Begitu juga tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Ini juga mengindikasikan bahwa diantara penduduk miskin pun rata-rata pengeluaran per kapita per bulan memiliki variasi atau ketimpangan yang tinggi," ungkap Pitono.

Sementara itu, Indikator strategis pertumbuhan perekonomian nasional dan Sumatera Barat tahun 2019 masih di kisaran 5 persen. Hal ini terjadi akibat perang dagang Cina-Amerika dan berdampak siginfikan pertumbuhan ekonomi global dikawasan Asia Tenggara.

Lebih lanjut, Pitono, menjelaskan kondisi perekonomian Sumbar tahun 2019. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha triwulan III 2019 (y-o-y) masih tertinggi sektor pertanian yang mencapai angka 22,18 persen.

Tingginya PDRB dari sektor pertanian ini hanya menunjang pertumbuhan ekonomi 2,82 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi didorong oleh sektor informasi dan komunikasi 10,11 persen dengan PDRB 5,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi lainnya berada di sektor akomodasi & makan minum 9,33 persen dengan PDRB 1,43 persen, serta jasa lainnya 8,30 persen dengan PDRB 1,97 persen.

"Sedangkan menurut pengeluaran, struktur dan pertumbuhan PDRB tertinggi konsumsi rumah tangga diikuti PMTB, konsumsi pemerintah, ekspor, konsumsi LNPRT dan impor," ujar Pitono, didampingi Kabag Tata Usaha, Januarto Wibowo, Kabid Statistik Sosial, Krido Saptono, serta Kabid Neraca Wilayah dan Analisis, Hefinanur.

Sementara itu, perkembangan harga konsumen/inflasi pada dua kota di Sumbar bulan Desember 2019, Kota Padang 0,07 persen dan Bukittinggi 0,01 persen. Sedangkan selama tahun kalender 2019, Kota Padang 1,72 persen dan Bukittinggi 1,31 persen.

"Dari 23 kota IHK di Sumatera, 17 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi Batam, terendah Dumai dan Padang. Sedangkan deflasi tertinggi Medan dan terendah Bukittinggi," tuturnya.

Terkait Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar Desember 2019 mencapai 97,96 persen. Jumlah ini naik 0,99 persen dari November 2019 yang berada pada angka 96,99 persen. (Rel/Melba)

Penulis: Imel | Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru