PADANG, binews.id - Legal dan Logis, itulah dua hal yang harus dilihat oleh masyarakat sebelum memutuskan berinvestasi atau melakukan pinjaman online di zaman sekarang. Pasalnya banyak investasi dan pinjaman online itu yang berstatus ilegal.

Hal ini disampaikan Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendra Jaya Sukmana yang menjadi narasumber dalam sesi rapat tim kerja Satgas Waspada Investasi (SWI) Provinsi Sumatera Barat, secara virtual, Rabu, (3/3/2021).

Dalam rapat kerja yang dihadiri perwakilan dari lintas instansi ini, Hendra mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Legal dalam artian memiliki izin resmi dan logis artinya tidak mengada-ngada atau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu cepat.

"Kalau mau pinjam atau investasi itu di cek dululah ke OJK. terdaftar atau tidak. jadi, masyarakat harus cerdas, jangan mudah tertipu," ujar Ketua I SWI Pusat ini.

Beberapa modus investasi ilegal menurut Hendra diantaranya adalah kegiatan Like Post di media sosial dengan sistem penjualan langsung (paket member dan referral). Contoh modus ini adalah aplikasi yang baru-baru ini diblokir yakni Golns, Like Share dan TikTok Cash.

Modus lainnya adalah jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang, kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan, hingga skema ponzi dengan modus belanja online seperti JD Union dan Alimama Indonesia.

Praktek bisnis berkedok investasi bodong lainnya fintech peer-to-peer lending ilegal yang tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku. Bahkan ada yang berkedok koperasi. Menggunakan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau koperasi, namun tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham atau izin usaha KSP/ unit usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi (Kemenkop-UKM RI).

Dijelaskan Hendra, sehubungan dengan itulah, Satgas Waspada Investasi ini hadir untuk terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui peningkatan patroli siber (cyber patrol) agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending illegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat.

"Sejak tahun 2018 hingga 1 Maret 2021, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 3.107 kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Setiap diblokir mereka selalu muncul lagi. Kita berpacu terus, hilang satu tumbuh seribu," jelas Hendra.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumbar, Misran Pasaribu mengatakan pada tahun 2020, fintech peer to peer lending ilegal masih menjadi isu serius yang ditangani Satgas Waspada Investasi. Seperti Tik Tok Cash menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya sedangkan aplikasi snack video tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

"Jadi mereka memanfaatkan situasi ditengah melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19, Fintech ilegal sengaja memanfaatkan kondisi masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," ungkap Misran, yang juga Ketua SWI Provinsi Sumbar, ini.

Untuk membatasi oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penawaran investasi tidak berizin, ditambahkan Misran dibutuhkan komitmen bersama antara instansi di daerah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Atas dasar tersebut, tim SWI Provinsi Sumbar dalam tahun 2021 ini akan terus bersinergi melakukan upaya-upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat dari penawaran investasi ilegal.

"Pada tahun 2021 kami berencana untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat selain melalui edukasi yang rutin kami lakukan dalam menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen OJK. Salah satunya yaitu memberikan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polri dan juga sosialisasi melalui berbagai media seperti videotron milik Dinas Kominfo serta melalui media massa, radio dan televisi," imbuh Misran.(*/bi)

Editor: BiNews

•