PADANG, binews.id -- Dalam diskusi kebijakan nasional pembangunan Tol Sumatera, khususnya tol Sumbar-Riau, yang diselenggarakan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Kamis (25/2), DR. Asrinaldi, Ketua Prodi S3 Study Kebijakan FISIP Unand mengatakan, pada dasarnya masyarakat tidak pernah menolak adanya proyek strategis nasional ini.

Menurut hasil survey yang ia lakukan dengan teamnya, kendala terjadi karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat pemilik lahan, sehingga timbul keraguan, akhirnya menimbulkan polemik.

"Masyarakat merasa mereka menjadi alat pihak tertentu dalam proyek ini, karena sosialisasi tidak sampai langsung pada mereka," tegas Asrinaldi.

Baca Juga

• Bupati Safaruddin : Jalan Tol Padang-Pekanbaru Bisa Menggenjot Perekonomian
• 27 Orang Pemilik Tanah di Kecamatan Batang Anai - Buayan Terima Ganti Rugi Tol
• 5,6 Miliar Uang Ganti Untung Lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Dibayarkan
• Tersangka Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang - Pekanbaru Ditahan Kejati Sumbar
• Tol dan Pelabuhan serta Pertanian Jadi Prioritas Pemprov Sumbar dan Riau

Ditambahkannya, kalaupun ada informasi yang diberikan pada masyarakat, tidak sepenuhnya utuh, karena mereka tidak mengetahui berapa besaran ganti rugi, bahkan tidak mengetahui apa usaha lain setelah lahan mereka diserahkan untuk jalan tol.

Asrinaldi menekankan, agar pihak-pihak terkait juga melibatkan tokoh informal seperti wali nagari, wali jorong, ninik-mamak, dan lain sebagainya, untuk dapat melakukan komunikasi langsung pada masyarakat pemilik lahan, dengan menjelaskan besaran ganti rugi yang akan diterima, serta usaha apa nantinya akan diberikan pada mereka karena lahan pertanian sudah tidak ada.

"Pihak pengelola dan pelaksana jalan tol harus libatkan juga tokoh informal, dan jelaskan secara utuh pada masyarakat, bahkan pihak terkait juga harus menyediakan tempat usaha lain agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, diataranya dengan menyediakan tempat usaha seperti test area dan lainnya," tambah Asrinaldi.

Asrinaldi menegaskan, kalau hanya ganti rugi berupa uang yang didapat masyarakat tanpa memberi tempat usaha lain, maka kedepannya akan membuat masalah baru dalam perekonomian berkelanjutan masyarakat sekitar tol.

Dia juga berkeyakinan, tidak ada kendala jika komunikasi berjalan dengan baik, dan masyarakat tetap akan mendukung proyek strategis nasional, dengan ketentuan ada kejelasan dan kepastian pada masyarakat.

"Saya pastikan masyarakat tidak akan pernah menghambat proyek ini, mereka tetap mendukung asal mereka mendapat kepastian dan kejelasan," tutup Asrinaldi. (JPS)

Editor: BiNews

•