PADANG, binews.id -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP), menilai polemik kewajiban berjilbab di SMKN 2 Padang yang membuat heboh dalam sepekan terakhir sebagai persoalan teknis yang tak perlu lagi dibesar-besarkan. Sebab ia meyakini bahwa Sumatra Barat adalah provinsi yang menjunjung tinggi toleransi.

IP menilai, persoalan yang berawal dari viralnya video perdebatan salah seorang guru dengan seorang wali murid nonmuslim di SMKN 2 Padang tersebut, terlalu jauh jika harus dikaji dan dibahas dari sudut pandang terjadinya diskriminasi. Terlebih lagi dari pendekatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Terlalu jauh jika dianggap itu diskriminasi. Kita tak perlu juga bicara HAM karena Sumbar itu sudah dari dulu memahami HAM. Lagi pula pihak sekolah sudah meminta maaf atas kekeliruan salah seorang oknum guru, yang merasa aturan itu wajib bagi semua siswa," kata IP.

Meski demikian, IP tetap meminta para kepala sekolah di Sumbar, sejak SD hingga SMA sederajat, agar lebih hati-hati dalam menerapkan aturan. Sebab, pada dasarnya, mulai dari aturan sekolah, peraturan pemerintah daerah, hingga peraturan dari tingkat pemerintah pusat, tidak satu pun yang mewajibkan pelajar nonmuslim mengenakan jilbab.

"Selain itu, mestinya persoalan ini didudukkan dulu dengan kepala sekolah, kepala cabang dinas, hingga kepala dinas. Saya juga menyayangkan tindakan yang langsung mengunggah video terkait aturan berjilbab itu ke media sosial," katanya lagi.

IP juga menegaskan, tuduhan intoleransi terhadap masyarakat Sumbar tidak dapat dibenarkan. Sebab menurutnya, masyarakat Sumbar sudah sangat memahami arti dari toleransi dan bagaimana bersikap saling menghormati dalam beragama. "Baik di kampung halaman mau pun di rantau, sikap toleran dan menghormati ituditerapkan oleh warga Sumbar," katanya lagi.(*)

Editor: BiNews

•