PADANG, binews.id -- Menanggapi kejadian insiden antara mobil dan KA Sibinuang di perlintasan liar antara Stasiun Pariaman dan Stasiun Naras, Selasa (24/11), Humas PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Ujang Rusen Permana menyampaikan bahwa KA Sibinuang tersebut telah melanjutkan kembali perjalanan menuju Stasiun Naras.
Rusen menambahkan bahwa terkait kejadian kecelakaan di perlintasan di daerah Pariaman, Divre II telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Pariaman untuk melengkapi berbagai rambu lalu-lintas di perlintasan-perlintasan di wilayah Pariaman.
"PT KAI Divre II telah berkoordinasi dan menyampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pariaman untuk melengkapi dan mengatur rambu-rambu lalu lintas agar dapat dengan jelas dilihat oleh pengemudi jalan. Selain itu, disampaikan pula agar ada penambahan garis kejut di area perlintasan sehingga diharapkan pengendara akan berhenti sejenak sebelum melewati perlintasan. Hal tersebut, sudah diprogramkan oleh Dishub Kota Pariaman," tambah Rusen.
Baca Juga
- Pelaku Dugaan Pencurian Besi Plat Sambung Rel Kereta Api Ditangkap, PT KAI : Sangat Membahayakan
- KAI Divre II Sumbar Bersama Kodim 0312 Padang, Launching Vaksinasi Covid-19 Gratis di Stasiun Padang
- Ini Syarat Perjalanan Kereta Api Lokal di Wilayah Divre II Sumatera Barat
- Tekan Laju Covid, PT KAI Divre II Sumbar Kurangi Perjalanan KA Minangkabau Ekspres dan Lembah Anai
- PT KAI Divre II Sumbar Tak Berlakukan Pemeriksaan GeNose untuk Penumpang, Ini Alasannya!
PT KAI Divre II menyampaikan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, operator, dan pengguna jalan memiliki peran masing-masing yang sama pentingnya.
Rusen menilai terdapat 3 unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang yaitu dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.
Di sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan pasal 5 dan 6.
Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain selanjutnya yakni dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan disertai dengan pemasangan Perlengkapan Jalan.
Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.
Sementara di sisi penegakan hukum, dibutuhkan penindakan bagi setiap pelanggar agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan. KAI rutin menjalin komunikasi dengan kepolisian setempat agar penegakan hukum diterapkan secara konsisten.
Adapun di sisi budaya, perlu ada kesadaran dari setiap pengguna jalan untuk mematuhi seluruh rambu-rambu dan isyarat yang ada saat melalui perlintasan sebidang. Hal ini dikarenakan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab setiap individu.
"Keselamatan di perlintasan sebidang dapat tercipta jika seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama peduli. Diharapkan kepedulian seluruh stakeholder termasuk para pengguna jalan, mampu menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang," tutup Rusen. (*/mel)
Editor: BiNews
Komentar