Gandeng PPID Bawaslu, KI Terus Berijtihad untuk Keterbukaan Informasi Publik

BUKITTINGGI, binews.id -- Komisi Informasi (KI) terus beritijihad memperkuat keterbukaan informasi publik di semua badan publik di Sumbar.

Menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak nasional 9 Desember 2020, KI Sumbar menggelar bimbingan teknis (Bimtek) PPID Bawaslu se Sumbar di Aula Pemko Bukittinggi, Jumat 20 November 2020.

Tak tanggung-tanggung Bimtek dihadiri langsung Ketua KI Pusat Gede Narayana sebagai pemateri utama dan Pembicara lain Komisioner Bawaslu Nurhaida Yetti dan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dengan moderator, Komisioner KI Sumbar bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari.

Baca Juga

Gede Narayana mengatakan pesta pemilihan kepala daerah menjadi taruhan kerja Bawaslu memastikan Pilkada bermartabat dan berkualitas serta sehat, meski masih kondisi pandemi covid-19.

"Bawaslu menjadi triger dalam peningkatan pastisipatif orang datang ke TPS. Karena pemilih yakin ada Bawaslu mengawasi, apalagi taglinenya Bawaslu Bersama Rakyat Awasli Pilkada,"ujar Gede Narayana.

Sehingga itu kata Gede, titik sentral semua tahapan Pilkada adalah pencoblosan dan penghitungan suara.

"Penggunaaan sistem informasi terkait penghitungan suara sangat penting untuk memberikan ruang besar bagi pastisipasi masyarakat mengwasi Pilkada,"ujar Gede Narayana.

Saat ini kata Gede, KPU tengah menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Meski belum final tentu Sirekap ini harus jadi entri point bagi peningakatan partisipasi masyarakat dan bisa diakses semua orang, tidak peserta dan tim pemenangan Paslon doang,"ujar Gede.

Tentu kata Gede untuk menyiapkan Sirekap, KPU tidak bisa bekerja sendiri, ada Bawaslu yang akan mengawasinya dan ada BPPT dan BSSN dan Komisi Informasi.

"Sirekap harus diaudit dulu, itu penting, untuk soal sistem dan sandinya ada BPPT dan BSSN dan soal konten informasinya ada Komisi Informasi,"ujar Gede Narayana.

Untuk konten informasi, menurut Gede Narayana di Sirekap yang menginput suara Pilkada ke dalam sistem itu sarat kategori informasi publik.

"Di Sirekap itu lengkap kategori informasi publiknya seperti informasi publik setiap saat ada, informasi publik berkala dan informasi publik serta merta,"ujar Gede.

Setiap saat ada karena begitu diimput ke sistem dia akan bertahan, lalu berkala karena inputnya tidak sekaligus dan serta merta karena menyangkut hajat orang banyak dan harus cepat disampaikan ke publik.

Bimtek semakin makin menarik karena Nurhaida Yettii memastikan secara hirarki struktural tidak ada keraguan Bawaslu menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai jawaban atas bersama rakyat awasi Pilkada.

Nofal Wiska memastikan KI Sumbar tidak akan biarkan ada Bawaslu yang menutup akses informasi publik.

"Kami siap memberikan legitimasi hasil pengawasan dan siap menjadi penjaga hak untuk tahu rakyat terhadap kerja pengawasan Bawaslu," ujar Nofal.

Bimtek dibuka Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi yang mengatakan Bawaslu punya banyak informasi publlik.

"Bimtek ini akan menjadi ajang upgrading pengelolaan informasi publik di Bawaslu sekaligus upgrading harmonisasi kemitraan KI dan Bawaslu Sumbar yang sudah terjalin lebih dari enam tahun,"ujar Adrian.

(rilis: ppid-kisb)

Penulis: Imel | Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru