DHARMASRAYA, binews.id -- Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, SH. menyambut baik rencana Pemkab Dharmasraya untuk menggelar bulan reformasi birokrasi. Politisi PDI-P itu malah mengharapkan agar ke depan hasil reformasi birokrasi menjadi dasar pembayaran tunjangan daerah.

Ditemui di sela sela Rakor Pengelolaan Keuangan, Selasa 22/09/20, Paryanto menegaskan, untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana diinstruksikan Presiden Jokowi, Pemkab memang harus membenahi birokrasi yang selama ini menjadi sekat dalam peningkatan pelayanan publik."Saya dan pak bupati Sutan Riska sudah lama minta, agar reformasi birokrasi ini dijalankan di semua perangkat daerah," imbuh sosok yang sudah tiga periode jadi wakil rakyat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Dharmasraya akan menggelar bulan reformasi birokrasi sepanjang Oktober 2020 mendatang. Selama sebulan penuh, pemkab akan melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi dan akan memberikan penghargaan bagi perangkat daerah yang benar benar telah mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan tulus dan ikhkas di instansinya masing masing.

Baca Juga

• Wakil Ketua DPRD Dharmasraya Serahkan Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah
• Ketua DPRD Dharmasraya Hadiri Musrenbang RKPD di Kecamatan Sitiung
• Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto Hadiri HPN 2024
• Bapemperda Dharmasraya Bersama Kemenkumham Perwakilan Sumbar Gelar Diskusi Bersama Tokoh Masyarakat Terkait Ranperda Inisiatif DPRD
• Ketua DPRD Dharmasraya Berikan Bantuan Sound Sistem Portable Kepada KORMI

Semua perangkat daerah diminta agar mengikuti kompetisi tersebut, supaya bisa diukur sejauh mana reformasi birokrasi itu bisa dilaksanakan. Hal itu, menurut Sekda H. Adlisman melalui Kabag Organisasi Budi Waluyo, untuk mengetahui seberapa besar indek reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya, maka semua perangkat daerah wajib ikut kompetisi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober itu, lanjut Budi Waluyo, adalah lomba implementasi SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), lomba pelayanan publik dan lomba inovasi daerah. "Buat yang pertama kali, cukup tiga lomba ini saja yang kita gelar. Itu sudah mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya,"jelas Budi Waluyo. (san)

Editor: BiNews

•