PADANG, binews.id — Sekitar 50-an mahasiswa dan pemuda melakukan aksi damai di KPU dan Bawaslu Sumbar, Senin (21/9) di Padang.

Aksi mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Masyrakat Peduli Demokrasi. Sekitar 30 menit berorasi belum terlihat komisioner dua lembaga penyelenggara Pilkada di Sumbar.

"KPU dan Bawaslunya mana, kami datang damai dan ingin berdialog dengan KPU dan Bawaslu terkait masalah Pilkada di Sumbar,"ujar Korlap Aksi Rahmat Hanafi, Senin 21/9 di jalan depan Kantor KPU dan Bawaslu Sumbar.

Baca Juga

• Ermaneli Gantikan Nofrizon di DPRD Sumbar, Ketua DPRD Supardi: Selamat Bertugas
• Sebut Peran Pers Sangat Penting untuk Keterbukaan Informasi Publik, Musfi Yendra: Pers Pilar Utama Demokrasi
• Mahasiswa UNP Serukan Pemilu Damai di Depan Gedung DPRD Sumbar
• Punya Kinerja Luar Biasa, Petani dan Nelayan Padang Pariaman Apresiasi Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas
• Jemput Aspirasi Nelayan Pariaman, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas: Saya Akan Terus Perjuangkan Nasib Nelayan

"Pesta demokrasi sampai hari ini cacat tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan saat pendaftaran calon pun banyak pendukung Bapaslon tidak indahkan protokol kesehatan sebagai konsekuensi hidup di tengah wabah corona,"ujar orator lain di aksi tersebut.

Datang ke KPU dan Bawaslu, karena alasan penyelenggara harus laksanakan Pilkada sesuai amanah UU. Dan KPU dan Bawaslu harus terapkan protokol kesehatan.

"Kita datang ke sini untuk peduli ke demokrasi tidak inginkan KPU dan Bawaslu berpihak kepada kekuasaan,"ujar Rahmat.

Bahkan aksi massa Pemuda dan Masyarakat juga mendesak tuntas soal ijazah dan SKCK calon kepala daerah (Cakada) di Sumbar .

"Usut tuntas dan tegakan aturan, kami aksi damai, kami tidak sebut nama. Tapi masyarakat sudah tahu siapa Cakada itu,"ujar Rahmad Hanafi.

Pengamat Politik Sumbar Yosmeri mengatakan jangan soal ijazah ini menyandera calon setiap gelaran Pilkada.

"KPU Sumbar mesti declearkan ini jangan jadikan ini isu sekali lima tahun. Kalau ada ijazah yang sudah clear di Pilkada sebelumnya kan KPU tinggal sampaikan saja ke publik, soal ijazah tidak ada masalah hukumnya,"ujarnya.

Declearkan ini maksudnya tentu lewat verifikask administrasi yang detil. Dan itu kewenangannya ada di KPU.

"Jangn habis penetapan atau Pilkada ini menjadi problem hukum baru. Kalau dari hasil verifikasi ok umumkan ke publik ijazah si A misanya sah. Atau kalau memang ijazahnya tidak sah ya batalkan, tugas KPU dan Bawaslu mematikan Pilkada dan Calonnya bersih,"ujar Yosmeri

Lalu soal SKCK calon yang mendaftar KPU juga bisa minta pendapat hukum ke pihak kepolisian terkait implikasi SKCK terjadap seseorang yang berstatus tersangka.

"Jika ini clear maka Pilkada Sumbar pasti terlaksana dengan indah dan nyaman dengan protokol kesehatannya," ujar Yosmeri.

Sampai saat ini masih terlihat tim Intel Polda Sumbar dengan Korlap Aksi Damai tersebut termasuk soal dialog diminta massa aksi dengan komisioner KPU dna Bawaslu Sumbar. (*/own)

Editor: BiNews

•