Perda Kebiasaan Baru Disahkan, Ada Sanksi Bagi Pelanggar

Kesehatan-175 hit

PADANG, binews.id -- Pertama dan tercepat, setelah melalui pembahasan yang dikebut secara maraton, hari ini Jumat (11/9/2020) Peraturan Daerah (Perda) Sumatra Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disahkan DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Hidayat, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, mengatakan Perda ini merupakan Perda perdana di Indonesia tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Pembentukan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bisa disebut merupakan Perda pertama di Indonesia karena Pansus belum menemukan referensi adanya Perda terkait di tingkat provinsi di Indonesia," ujar Hidayat saat rapat paripurna pengambilan keputusan soal Ranperda, Jumat (11/9).

Baca Juga

Nasrul Abit - Indra Catri, Sumatera Barat Unggul untuk Semua

Dikatakan Hidayat, pembentukan Perda ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19, mencegah penyebaran Covid-19 dengan memanfaatkan peran aktif masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.

"Dengan Perda ini kita mewujudkan kesadaran bersama untuk saling menjaga kedisiplinan gotong royong dalam penerapan protokol kesehatan," katanya.

Perda tersebut terdiri atas 10 bab dan 117 pasal, yang dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi diberlakukan secara bertingkat mulai sanksi teguran, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana berupa kurungan sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi yang melanggar protokol kesehatan.

"Ketentuan pidana diatur, di mana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana diatur dalam Pasal bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp 250 ribu" tegas Hidayat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi dihadiri pimpinan dewan, pimpinan komisi, pimpinan fraksi, pimpinan Propemperda, pimpinan AKD, Gubernur Sumbar, Sekwan Raflis dan anggota dprd Sumbar mengikuti secara virtual. Rapat dihadiri fisik 15 orang virtual 35 orang, maka total 45 orang telah tercapai quarum.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilakukan pembahasan Ranperda adaptasi baru dibahas 2 Minggu hari kerja.

"Kita apresiasi kepada Pansus, OPD dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama dengan pendapat fraksi mendukung untuk segera ditetapkan dan ditetapkan ranperda adaptasi baru dengan kolaborasi DPRD dan pemda Sumbar," ujar Supardi.

Menurut Supardi, disetujui Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 menjadi peraturan daerah dengan keputusan DPRD dimaksud diberi nomor : 15/SB/2020.

"Kita mendorong agar dilakukan sosialisasi Perda secara masif kepada masyarakat Sumbar melibatkan semua komponen, baik unsur pemerintahan daerah, Forkopimda, perguruan tinggu, LSM, alim ulama, niniak mamak, bunda kanduang, pemuda dan pemudi," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, rapat badan musyawarah perlu dilakukan perubahan, terkait agenda pembahasan rancangan KUA- PPAS tahun 2021 dan rancangan KUPA- PPAS perubahan tahun 2020.

"Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020 dengan pertimbangan untuk pengalokasian anggaran hasil refocusing sebelumnya hanya ditetapkan dengan Perkada," ujarnya.

Dikatakan Supardi, untuk pengalokasian anggaran recovery ekonomi bagi masyarakat dan sektor terdampak pandemik.

"Untuk pengalokasian anggaran tambahan penanganan covid-19 dan terbatasnya waktu tersedia untuk penambahan dan penetapan perubahan APBD paling lambat 30 September 2020," ujarnya

Setelah pembahasan perubahan APBD tahub 2020 rampung keseluruhannya, baru dilanjutkan pembahasan rancangan KUA- PPAS dan Ranperda APBD tahun 2021. (MD)

Penulis: Imel | Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru