PADANG, Binews.id —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar menggelar rapat paripurna tutup masa persidangan kedua, dan paripurna buka masa persidangan ketiga Tahun 2020, di Gedung DPRD Sumbar, baru - baru ini di DPRD Sumbar

Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat mengatakan, persidangan kedua tahun 2020 adalah masa yang berat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebab, bertepatan dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 di Sumatera Barat, yang mengakibatkan banyak tugas kedewananan tak dapat terlaksana, sehingga berdampak pada realisasi target kinerja.

"Meski banyak kegiatan yang direncanakan tak bisa terlaksana, pimpinan dan anggota dewan tetap berkomitmen melakukan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat, yaitunya dalam bentuk keterlibatan dalam penanganan Covid-19, sesuai kewenangan DPRD," kata Supardi.

Baca Juga

• Gelar Open House, Ketua DPRD Sumbar Supardi Sambut Lebaran dengan Kehangatan dan Keramahan
• Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar jadi Khatib Shalat Ied di Halaman Kantor Gubernur
• Ketua DPRD Sumbar Berikan Bantuan dan Apresiasi untuk Seniman Jelang Idul Fitri
• Safari Ramadan, Ketua DPRD Sumbar : Meramaikan Masjid Membentengi Generasi Muda dari Pekat
• DPRD Sumbar Terus Tingkatkan Sinergi Berkualitas

Ia menuturkan, selama pandemi Covid-19, anggota DPRD lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat untuk melihat, memantau, dan mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19.

Kembali Supardi menjelaskan , masa persidangan kedua beberapa program kegiatan yang mengalami keterlambatan. Salah satunya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di mana dari empat target pembahasan Ranperda, baru satu yang bisa dilaksanakan, sedang tiga lainnya ditunda ke masa sidang ketiga.

Oleh karena banyaknya pembahasan Ranperda yang tertunda, sambung Supardi, DPRD bersama Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat perlu meninjau kembali target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2020, di mana terdapat tiga Ranperda yang merupakan lanjutan dari pembahasan masa sidang pertama tahun 2020 yang berhasil ditetapkan.

"Terkait pelaksanaan fungsi anggaran, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah DPRD telah berhasil menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, dan melakukan pembahasan pendahuluan terhadap perubahan rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2020 dan rancangan kebijakan anggaran tahun 2021," katanya lagi.

Ia menambahkan, di masa persidangan kedua ini, anggota DPRD juga telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) guna menjemput aspirasi sekaligus meninjau kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Laporan dari hasil kunjungan masa reses tersebut, menjadi bagian yang disampaikan di dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, terkait RKUPA PPAS APBD tahun 2020 dan RKUA PPAS APBD tahun 2021, ia meminta pemerintah daerah menitikberatkan pada pemulihan ekonomi. Terutama untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan sektor ekonomi menjadi terganggu. Tidak saja usaha besar, tetapi kondisi yang sama juga dirasakan masyarakat bawah, di mana banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar.

"Ini harus menjadi perhatian, sehingga perlu didalami program-program yang akan dimasukkan ke dalam perubahan anggaran serta anggaran tahun berikutnya harus berfokus kepada pemulihan ekonomi terutama UMKM," ucapnya Supardi lagi.

Sebelum menutup rapat paripurna, Supardi mengingatkan semua unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik DPRD, pemerintah daerah, forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya, agar meningkatkan kordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi, serta membulatkan tekad untuk bersama menghadapi situasi yang sulit saat ini. (Rel/DW)

Editor: BiNews

•