JAKARTA, binews.id -- Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya hilirisasi mineral sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi Indonesia sehingga menciptakan nilai tambah yang besar bagi kekayaan sumber daya alam kita.
"Dalam satu dekade terakhir, kita telah mendapatkan pelajaran berharga, bahwa hilirisasi memiliki dampak positif. Kebijakan Hilirisasi mesti diteruskan sehingga Indonesia terus melangkah menuju transformasi ekonomi yang signifikan," ujar politisi PKS ini.
Hilirisasi mineral, jelas Nevi, adalah proses yang memungkinkan bahan tambang diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi sebelum diekspor. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
Baca Juga
- Pada Lokakarya FPKS MPR, Nevi Zuairina Menyoal Sistem Pilkada dan Kualitas Pemimpin
- Nevi Zuairina Hadiri undangan Kampanye Akbar Mahyeldi-Vasko di Sumbar
- Nevi Zuairina Sampaikan komitmen Untuk Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan dan Anak
- Nevi Zuairina Minta Ada Pengawasan Ketat dan Penindakan Tegas terhadap Penyalahgunaan BBM Subsidi
- RAKER DENGAN KEMENTERIAN ESDM, Nevi Zuairina Soroti Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
"Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah jawaban untuk meningkatkan daya saing kita di pasar global," tegas legislator asal Sumbar II ini.
Anggota FPKS ini menyoroti kesuksesan hilirisasi nikel sebagai contoh nyata.
"Indonesia kini menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global untuk industri energi terbarukan dan otomotif, berkat pembangunan industri pengolahan nikel," katanya.
Nevi mengutip dari data yang ia peroleh dari Kementerian Investasi/BKPM, bahwa kebijakan ini memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, dengan nilai ekspor produk turunan nikel yang melonjak dari 3,3 miliar dollar AS pada 2017 menjadi 33,8 miliar dollar AS di 2023.
Namun, Nevi juga mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. "Kita harus memastikan proses ini tidak terhenti di tengah jalan. Produk yang dihasilkan harus mampu bersaing di pasar internasional, dan ini membutuhkan investasi dalam teknologi serta SDM yang berkualitas," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pelatihan dan pengembangan tenaga kerja menjadi prioritas untuk mendukung industri yang tumbuh pesat ini.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah gugatan internasional, seperti yang diajukan oleh Uni Eropa ke WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. "Gugatan ini menunjukkan bahwa hilirisasi kita berdampak besar di tingkat global. Namun, kita harus tetap fokus melanjutkan kebijakan ini dan memperkuat daya saing dengan memperhatikan standar lingkungan serta kualitas pekerja," tutur Nevi.
Selain itu, anggota DPR yang bermitra dengan kementerian investasi ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hilirisasi membawa manfaat berkelanjutan.
"Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan, dan listrik, adalah kunci untuk mendukung hilirisasi. Saya menegaskan, bahwa sangat penting terkait transparansi dan data akurat dalam eksekusi program ini," tambahnya.
"Melalui hilirisasi, kita tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan industri dalam negeri. Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi Indonesia," tutup Hj. Nevi Zuairina. (bi/rel)
Komentar