Tim Ahli DPRD Sumbar Bahas Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah

  • Cetak

PADANG, binews.id -- Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar rapat rutin yang membahas topik penting mengenai "Kajian Optimalisasi Peran Perempuan Sumatera Barat dalam Pembangunan", Rabu (09/10/2024).

Rapat ini merupakan salah satu bentuk komitmen DPRD Sumbar untuk mendorong kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan di wilayah tersebut.

Rapat yang diadakan di Ruang Sidang DPRD ini menghadirkan narasumber utama, Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP., seorang akademisi dan pakar dalam bidang kebijakan publik. Diskusi yang berlangsung difokuskan pada tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Sumatera Barat dalam berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah, serta solusi untuk memberdayakan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Baca Juga

Dalam sambutannya, Ketua Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi yang dimiliki perempuan, sekaligus mencari cara agar mereka dapat berpartisipasi lebih aktif di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, politik, serta sosial.

Dr. Indah Adi Putri dalam pemaparannya mengungkapkan, meskipun sudah terdapat kemajuan dalam peran perempuan di Sumatera Barat, masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam akses terhadap kesempatan dan posisi kepemimpinan di sektor publik dan swasta.

Ia menyoroti bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hambatan struktural masih menghalangi mereka untuk mencapai peran-peran strategis tersebut.

"Perempuan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pilar keluarga, tapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial di masyarakat. Namun, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses setara terhadap kesempatan ini, terutama dalam bidang kepemimpinan," ujar Dr. Indah. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang lebih terarah dan inklusif diperlukan untuk memastikan perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Selain membahas tantangan, rapat ini juga mengulas berbagai potensi yang dimiliki perempuan dalam mendorong pembangunan daerah. Dr. Indah menjelaskan, perempuan dapat menjadi agen perubahan, terutama di sektor ekonomi mikro dan usaha kecil menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi di Sumatera Barat.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang nantinya akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Kita perlu merumuskan kebijakan yang lebih akurat agar potensi ini dapat dioptimalkan," tegasnya.

Ia juga mendorong perlunya peningkatan program pelatihan keterampilan khusus bagi perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap hasil dari rapat ini bisa memberikan masukan berharga bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendukung pemberdayaan perempuan secara lebih efektif, baik di sektor publik maupun swasta, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

"Semoga rapat ini bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk memaksimalkan peran perempuan bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan. Kita berharap partisipasi perempuan di semua sektor dapat ditingkatkan, agar pembangunan yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan lebih cepat dan merata," ungkap perwakilan dari Tim Ahli DPRD.

Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Sumbar yang secara berkelanjutan berupaya memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, mendapatkan akses yang adil dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan dalam berperan aktif di tengah masyarakat. (bi/rel)

Komentar

Berita Terbaru