PADANG, binews.id -- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 2-6 September 2024 di Mercure Ancol, Jakarta. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja DPRD Sumbar secara kelembagaan dan memperkuat kompetensi anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar, menjelaskan dalam wawancara pada Selasa (3/9) bahwa setelah diresmikan sebagai anggota DPRD untuk periode 2024-2029, baik anggota baru maupun yang melanjutkan masa jabatan, diwajibkan untuk mengikuti proses orientasi ini. "Orientasi selama lima hari ini merupakan proses pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan dalam rangka mengawali masa kerja 2024-2029," ujar Irsyad. Ia berharap nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan semangat kerja yang tinggi akan tertanam kuat dalam diri para anggota DPRD setelah mengikuti orientasi ini.
Selama orientasi, para anggota DPRD Sumbar mendapatkan belasan materi yang mencakup berbagai aspek, seperti wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintahan negara, hingga pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, anggota juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD serta sejumlah regulasi baru yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Orientasi ini dibagi menjadi beberapa gelombang, dengan gelombang pertama diikuti oleh tiga provinsi, yakni Sumbar, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Baca Juga
Irsyad juga menambahkan bahwa materi yang diberikan dalam orientasi ini sangat relevan dan penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran di tingkat daerah. "Orientasi ini sangat membantu anggota DPRD baru untuk memahami kompleksitas tugas mereka, khususnya terkait regulasi baru yang terus berkembang," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang membuka acara orientasi ini menegaskan bahwa tujuan dari program orientasi ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif. Namun, ia juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi oleh sejumlah daerah terkait krisis anggaran. "Saat ini, lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Tohir.
Ia juga memperingatkan bahwa defisit anggaran yang serius dialami oleh beberapa daerah, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam membiayai program-program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. "Banyak daerah yang mengalami defisit anggaran karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek-proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit," tambahnya. Tohir menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat agar pemerintah daerah dapat menjalankan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tanpa terjebak dalam krisis anggaran yang berkelanjutan.
Dengan adanya orientasi ini, diharapkan anggota DPRD Sumbar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan bijak, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. (bi/rel)
Komentar