PADANG, binews.id -- Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan media sosial (medsos) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Administrasi Pimpinan (Biro Adpim) Setdaprov Sumbar gelar rapat koordinasi dengan seluruh Admin Medsos Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Istana Gubernuran, Selasa (17/9/2024).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan agar para Admin medsos lebih terbuka dan kreatif dalam menyajikan informasi di ruang publik. Hal itu senada dengan tema rapat, yakni penguatan konten dan keterbukaan informasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah merubah pola komunikasi masyarakat, setiap individu kini ingin mendapatkan informasi dengan cepat. Validasinya pun akan diragukan, jika tidak disertai dengan bukti pendukung.

Baca Juga

• Cuti Luar Tanggungan Selama Pilkada, Gubernur Mahyeldi Serahkan Tugas dan Seluruh Fasilitas Kedinasan
• Dikukuhkan Gubernur Mahyeldi, Sembilan Pjs Bupati/Wako Diminta Pompa Semangat ASN dalam Melayani Masyarakat
• Gubernur Mahyeldi Antar Santunan Rp42 Juta dan akan Fasilitasi Pendidikan Adik-Adik Almarhumah Nia
• Gubernur Sumbar Lantik Ir.Edi Dharma M.Si jadi Penjabat Sementara Bupati Pasaman
• Gubernur Mahyeldi Pastikan Pemprov Terus Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas K3 di Sumbar

"Kebutuhan informasi sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang masyarakat sangat membutuhkan validasi berupa foto, audio atau video dari setiap objek yang dikabarkan. Pemerintah harus kreatif dan adaptif dengan perubahan ini, itulah salah satu tugas Bapak/Ibu sebagai Admin Medsos di pemerintahan," tegas Mahyeldi

Kemudian Mahyeldi menyinggung sebuah teori psikologi yang biasa dikenal sebagai "teori jendela johari". Menurutnya, teori tersebut sangat relevan dengan era keterbukaan informasi seperti saat ini.

"Teori jendela johari menjelaskan, kita tidak bisa memahami diri, jika hanya menggunakan persepsi pribadi, namun akan lebih objektif jika mendengar dari pendapat orang lain. Saya rasa hal yang sama juga berlaku dalam pemerintahan," ungkap Mahyeldi.

"Komunikasi Pemerintah dengan masyarakat harus dua arah. Masyarakat berhak tau dan pemerintah pun perlu memberi tau tentang apa yang tengah dan akan dikerjakanya. Jadikanlah setiap respon sebagai bahan evaluasi," jelas Mahyeldi.

Sebelumnya, Kepala Biro Adpim, Mursalim mengatakan pemanfaatan Medsos sebagai salah satu corong informasi pada instansi pemerintahan, sebenarnya telah dilakukan banyak OPD dilingkup Pemprov Sumbar sejak 2020 lalu. Hanya saja, dalam penyajiannya belum terkemas secara optimal.

"Izin Pak Gubernur. Sebagai salah satu corong informasi pemerintah daerah, para Admin Medsos ingin mendapatkan wejangan langsung dari Bapak Gubernur terkait arah kebijakan Pemprov dalam merespon fenomena sosial kemasyarakatan di Sumbar," ujar Mursalim.

Mursalim juga melaporkan, jumlah total Admin Medsos yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 52 orang. Sebagian besar di antaranya sudah mengemban tugas sebagai Admin Medsos selama lebih dari 2 tahun.

Mursalim berharap, ke depan pengelolaan medsos di lingkup Pemprov Sumbar bisa lebih profesional, adaptif dan menarik. Sehingga bisa menjadi salah satu rujukan terpercaya masyarakat dalam mencerna informasi. (bi/adpsb/bud)

•