JAKARTA, binews.id -- Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlangsung pada Rabu, 11 September 2024, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, memberikan sejumlah evaluasi tajam mengenai pengelolaan BUMN. Rapat ini membahas berbagai persoalan strategis terkait BUMN, dengan fokus utama pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan program BUMN yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan.

Nevi menyoroti permasalahan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang setiap tahun terus dikucurkan kepada BUMN, namun tidak diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam hal tata kelola dan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menegaskan bahwa meski aliran dana dari PMN mencapai Rp 30 hingga Rp 60 triliun per tahun, berbagai skandal keuangan dan kasus fraud di tubuh BUMN masih sering terjadi.

Catatan Kerugian Akibat Fraud di BUMN

Baca Juga

• Nevi Zuairina Dorong Pelaku UMKM Kabupaten Agam untuk Optimalkan Daya Saing Lewat Penerapan SNI
• Hj. Nevi Zuairina: Penyelamatan Indofarma Sangat Penting untuk Menjamin Stabilitas Sektor Farmasi Nasional
• Anggota DPR RI Komisi VI Hj. Nevi Zuairina Soroti Pentingnya Kemitraan Usaha Besar dan UMKM
• Nevi Zuairina Memberi Masukan pada Raker Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UMKM
• Nevi Zuairina Memberi Catatan pada Raker Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan

Dalam pemaparannya, Nevi menyebutkan kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah BUMN, seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Antam, Waskita, dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2020 hingga 2023, total kerugian negara akibat praktik fraud di BUMN mencapai Rp 105,8 triliun.

"Angka kerugian negara yang mencapai Rp 105,8 triliun adalah angka yang sangat fantastis dan mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola BUMN. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik dan mendalam sangat diperlukan," ungkap Nevi dengan tegas.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus fraud yang terjadi di BUMN sering kali hanya terungkap setelah masalah tersebut mencuat ke publik melalui media, sehingga penanganan cenderung reaktif. Nevi menekankan pentingnya langkah preventif yang lebih kuat dari Kementerian BUMN agar skandal-skandal semacam ini tidak terulang di masa mendatang.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Kuat

Nevi Zuairina juga mempertanyakan langkah-langkah konkret yang akan diambil Kementerian BUMN untuk memulihkan dan memastikan kinerja BUMN agar lebih sehat, mandiri, serta akuntabel. Ia menegaskan pentingnya Kementerian BUMN untuk lebih serius dalam menjalankan program-program strategis yang dapat memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola BUMN.

"Transparansi dalam pengelolaan BUMN harus menjadi prioritas utama. Bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan yang bermasalah, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara bisa diminimalisir di masa depan," lanjutnya.

Politisi asal Sumatera Barat ini menyoroti bahwa selama ini upaya penyelamatan BUMN yang bermasalah sering kali terfokus pada aspek penyuntikan modal semata, tanpa diikuti dengan perbaikan tata kelola yang substansial. Hal ini, menurutnya, menyebabkan masalah lama terus berulang dan tidak ada jaminan bahwa krisis keuangan di BUMN akan berakhir.

Pentingnya BUMN untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menegaskan bahwa BUMN sebagai entitas milik negara seharusnya berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap Kementerian BUMN dapat meninggalkan warisan yang lebih baik, bukan hanya dari segi kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal tata kelola yang lebih transparan dan profesional.

"BUMN harus benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Saya berharap Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menjadi mesin keuntungan, tetapi juga instrumen pembangunan yang tangguh dan terpercaya," tegas Nevi.

Penekanan pada Pengawasan dan Pembenahan Tata Kelola

Sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, Nevi juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran di BUMN. Menurutnya, evaluasi berkala serta audit menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, terutama yang bersumber dari PMN. Ia menuntut adanya reformasi mendasar dalam tata kelola BUMN untuk mencegah berulangnya skandal-skandal besar di masa lalu.

"Pengawasan ketat dan audit menyeluruh harus menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa dana yang disuntikkan melalui PMN digunakan secara efektif dan efisien, bukan untuk menutupi kerugian akibat fraud atau mismanagement," ujarnya menambahkan.

Dengan catatan-catatan kritis tersebut, Hj. Nevi Zuairina berharap agar Kementerian BUMN segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. (bi/rel)

•