PADANG, binews.id — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam rangkaian upaya ini, Bawaslu menggelar program "Bawaslu Ngampus" di Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (4/9/2024). Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan Pilkada, terutama melalui pengawasan partisipatif.
Acara yang diselenggarakan di Aula Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNP tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa FIS. Kegiatan ini turut mengundang Ketua Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenti, didampingi Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, SH, M.Kn, serta Kordiv Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi. Hadir pula Dekan FIS UNP, Afriva Khaidir, yang memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Dalam sambutannya, Lolly Suhenti menyatakan bahwa kampus merupakan tempat yang strategis untuk menyampaikan gagasan-gagasan kritis terkait demokrasi dan pengawasan pemilu. "Kampus mempunyai ruang yang nyaman untuk berdiskusi secara egaliter, membahas berbagai isu, termasuk demokrasi. Saya bangga melihat mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini, karena partisipasi kalian sangat penting dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024," ujarnya.
Baca Juga
- ISI Padang Panjang Wisuda 301 Lulusan Sarjana Hingga Magister
- Ribuan Mahasiswa UNP Ikuti Kuliah Umum Bersama Diaz Hendropriyono: Solusi Indonesia untuk Perubahan Iklim
- UNP dan Universitas Pattimura Jalin Kerja Sama Strategis Menuju World Class University
- UNP Berpartisipasi dalam Edutech Summit Bali 2024, Bahas Kolaborasi Teknologi dalam Pendidikan
- 570 Mahasiswa Baru PPG UNP Ikuti Orientasi Pengenalan Pimpinan, Tekankan Profesionalisme Guru di Abad 21
Lolly juga menekankan bahwa Pilkada adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, baik yang peduli maupun tidak. "Pemimpin yang baik atau buruk akan lahir dari pilihan kita. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran penting sebagai aktor dalam demokrasi, khususnya dalam Pilkada Serentak 2024 ini. Pengawasan partisipatif yang melibatkan banyak pihak akan menghasilkan pemimpin yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Lolly menguraikan dua tugas utama pengawas partisipatif, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan mempercepat terciptanya Pilkada yang demokratis. "Dengan tridharma perguruan tinggi, kampus dapat mempercepat akselerasi pengawasan partisipatif ini. Program Bawaslu Ngampus menjadi wadah penting untuk mengajak mahasiswa terlibat aktif dalam proses pengawasan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, menggarisbawahi pentingnya keberanian mahasiswa dalam melaporkan segala bentuk kecurangan yang mereka temukan di lapangan. "Dalam Pilkada Serentak 2024, Sumatera Barat akan menggelar pemilihan di tingkat provinsi serta 19 kabupaten dan kota, dengan 64 pasangan calon yang sudah mendaftar. Mahasiswa harus berani melaporkan jika ada kejanggalan, karena peran kalian sangat menentukan dalam keterpilihan calon pemimpin daerah," tegas Alni.
Dekan FIS UNP, Afriva Khaidir, menyambut baik program ini. Menurutnya, kegiatan Bawaslu Ngampus sangat relevan, mengingat banyak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula. "Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif Pilkada Serentak 2024. Ini adalah momen yang tepat bagi mereka untuk berkontribusi langsung dalam menjaga demokrasi," ungkap Afriva.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Sumatera Barat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa FIS UNP terkait pengawasan partisipatif. Selain itu, Deklarasi Pengawasan Partisipatif juga dibacakan oleh Ketua BEM FIS, Rifaldi, yang menegaskan komitmen mahasiswa untuk turut mengawal proses demokrasi dalam Pilkada 2024.
Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu berharap semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung lebih demokratis dan transparan. (bi/rel)
Komentar