PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Agam menjadi dua daerah otonom, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Agam Tuo.

Dukungan ini disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Agam di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada Kamis (18/7/2024).

Alasan utama dukungan ini adalah luasnya wilayah Kabupaten Agam saat ini, yang berakibat pada rentang kendali pemerintah yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Baca Juga

• Gubernur Mahyeldi Apresiasi Peran NU untuk Pembangunan Daerah
• Gubernur Mahyeldi : Lulusan PKN II Harus Menjadi Motor Peningkatan Kinerja Instansi
• Intens Bicarakan Ekonomi Syariah, Gubernur Mahyeldi Sambut Kunjungan Rombongan dari Satun Thailand
• Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat Lampaui Rekor Sebelum Pandemi
• Pemprov Sumbar Raih Dua Penghargaan Prestisius dari Kemendagri di IGA 2024

"Dengan rentang kendali yang jauh, pengelolaan daerah menjadi belum maksimal. Kita berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat, dan itu kuncinya. Harus dioptimalkan," jelas Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi mengapresiasi kelengkapan dokumen yang telah disiapkan oleh pihak Kabupaten Agam untuk mendukung proses pemekaran ini.

"Dokumen yang disampaikan sudah sangat bagus. Jika ada yang kurang atau menjadi catatan, agar segera dipenuhi," ujarnya. "Insha Allah, kita sudah buat SK untuk tim verifikasi, dan pelaksanaannya di lapangan."

Setelah proses verifikasi oleh Pemprov Sumbar selesai, hasil verifikasi akan diteruskan kepada DPRD Sumbar untuk dibahas. "Kemudian, kita akan teruskan langsung ke pusat, tentunya Kemendagri," jelas Mahyeldi.

Gubernur Sumbar ini pun berharap semua pihak bersatu padu untuk mewujudkan pemekaran ini. "Ini kan kehendak kita bersama ke depan. Apalagi ini sudah 25 tahun menjadi harapan bagi masyarakat di Agam Tuo. Jadi, kita harap kita semua memiliki satu semangat yang sama," harapnya.

Mahyeldi yakin, pemekaran Kabupaten Agam akan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.

"Pemekaran ini akan berdampak kepada masyarakat, terutama kepada pelayanan. Jadi, kita harapkan bersama-sama dapat terlaksana dengan baik," tuturnya.

Terkait dengan infrastruktur yang masih kurang, seperti jalan Provinsi, Mahyeldi memastikan akan mendorong pemenuhannya.

"Mengenai nantinya, hal-hal yang kurang, seperti jalan Provinsi, dan lainnya akan kita dorong juga," pungkasnya. (bi/rel)

•