Penguatan Penyiaran Daerah: DPRD Sumbar Usulkan Ranperda untuk Mengatasi Kekosongan Norma

  • Cetak

PADANG, binews.id - Dalam era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, tuntutan masyarakat terhadap hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi semakin meningkat. wakil ketua DPRD Sumbar Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Syafar menekankan pentingnya penyiaran yang memenuhi tuntutan tersebut, khususnya ditingkat daerah.

Namun, Irsyad mencatat adanya permasalahan terkait kekosongan norma penyiaran di tingkat daerah. "Dalam konteks penyiaran di daerah, masih terdapat kekosongan norma yang perlu diatasi," ungkap Irsyad saat rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Jumat siang.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diinisiasi oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat telah resmi ditetapkan menjadi Usul Inisiatif DPRD melalui Surat Keputusan Nomor 10/SB/2024 pada 10 Juni 2024. Ranperda ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat penyiaran berbasis nilai-nilai kedaerahan di Sumbar.

Baca Juga

Irsyad menegaskan bahwa penyiaran yang mengaktualisasikan nilai-nilai kedaerahan dan kewenangan lokal harus segera diwujudkan. "Penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan mandat UU Nomor 17 Tahun 2022 juga merupakan upaya untuk mendayagunakan, mengembangkan, serta menguatkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Sumbar," jelasnya.

Lebih lanjut, Irsyad menambahkan bahwa penyiaran berbasis kedaerahan dapat menjadi simbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Sumbar. "Ini adalah salah satu dasar pertimbangan diajukannya usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran," kata Irsyad.

Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan penyiaran di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat daerah. (bi/rel)

Komentar

Berita Terbaru