KABUPATEN SOLOK, binews.id -- Dalam sebuah pertemuan yang sarat akan dialog dan evaluasi, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok berlangsung pada Kamis (6/6/2024).

Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, acara ini dihadiri oleh Asisten I Drs. Syahrial, MM, yang mewakili Bupati Solok, serta pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, dan para tamu undangan.

Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas ketepatan waktu dalam penyerahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta prestasi Kabupaten Solok yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Mereka mendukung dilanjutkannya pembahasan Ranperda dengan catatan penting untuk meninjau capaian infrastruktur jalan, target PAD Dinas Pariwisata, dan penyelesaian aset pemerintah daerah. Khususnya, perhatian serius diharapkan untuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana di tahun 2023.

Baca Juga

• Ketua DPRD Sumbar Muhidi Sosialisasi Perda 16 Tahun 2019
• Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Sosialisasikan Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
• DPRD Gelar Rapat Paripurna HJK ke-234 Kota Padang Panjang
• Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Sosialisasikan Perda Perlindungan Konsumen di Kota Padang
• Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bicara Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan UMKM Sumbar

Fraksi Nasdem juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian WTP yang konsisten. Mereka setuju melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan, termasuk penjelasan detail tentang realisasi APBD sebesar Rp.1,24 triliun dari anggaran Rp.1,34 triliun (92,60%). Fraksi ini berharap pemerintah bertindak cepat dalam penanganan pasca bencana yang menghambat aktivitas masyarakat dan menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang masih kurang baik.

Fraksi PKS memuji deretan prestasi Kabupaten Solok, terutama keberhasilan meraih Opini WTP untuk ketujuh kalinya. Mereka berharap prestasi ini terus berlanjut dan meningkat. PKS juga meminta penjelasan mengenai capaian PAD dan mengapresiasi pertumbuhan sektor pariwisata. Mereka menekankan perlunya klarifikasi mengenai aset daerah yang masih dikelola pihak yang tidak berhak.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi potensi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. Mereka juga memberikan apresiasi atas prestasi WTP dan menyoroti banyaknya pembangunan yang memerlukan perhatian. Fraksi ini mengajukan pertanyaan mengenai pengelolaan aset Pemda yang tidak produktif dan menekankan perlunya program-program yang belum terakomodir dengan baik serta perbaikan infrastruktur jembatan.

Fraksi PAN menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua potensi demi kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Opini WTP tujuh kali berturut-turut. Fraksi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan program kegiatan yang efektif.

Dengan berbagai pandangan dari fraksi-fraksi, rapat paripurna ini menunjukkan komitmen bersama untuk membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara menyeluruh dan mendetail demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Solok. (bi/Mak Itam)

•