PADANG, binews.id —Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan pemerintah kabupaten/kota terdampak mulai melakukan pemulihan pascabencana lahar dingin Gunung Marapi. Pemerintah daerah terdampak mengusulkan dana pemulihan pascabencana banjir lahar dingin Gunung Marapi sebesar Rp1,6 triliun kepada pemerintah pusat. Di saat bersamaan pemerintah daerah (pemda) masih terus mematangkan skema dan mekanisme relokasi bagi warga terdampak bencana.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri mengatakan, Pemprov Sumbar telah menghibahkan lahan seluas 3,6 hektare untuk kepentingan relokasi masyarakat terdampak di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

"Kami menyerahkan lahan Balai Benih Ikan (BBI) seluas 3,6 hektare. Tanah itu sudah kami serahkan. Nota Penyerahan Hibah Daerah-nya telah saya tanda tangani kemarin," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Jumat (7/6).

Baca Juga

• Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat Lampaui Rekor Sebelum Pandemi
• Dorong Pariwisata, Pemprov Sumbar Manfaatkan Atraksi Budaya dan Rute Langsung Malaysia-Padang
• Terus Jalin Koordinasi, Pemprov Sumbar Telah Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Pessel
• Pemprov Sumbar Dorong Peningkatan Pengelolaan Sampah Lewat Sistem BLUD
• Pemprov Sumbar Lantik Pejabat Adminstrator dan Pengawas

Hansastri menuturkan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pakar, serta ahli kebencanaan, rumah masyarakat yang hancur atau rusak berat akibat banjir lahar dingin tidak direkomendasikan untuk kembali dibangun di lokasi yang sama.

Untuk itu, di lahan seluas 3,6 hektare yang telah dihibahkan Pemprov Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar itu direncanakan akan dibangun sekitar 170 rumah bongkar pasang atau knock down. "Untuk relokasi masyarakat terdampak di Kabupaten Agam, lokasi dan mekanisme relokasinya sedang disiapkan pemda setempat," ucapnya.

Sementara untuk memperkuat sistem mitigasi bencana banjir lahar dingin yang masih berpotensi melanda nagari-nagari di Salingka Gunung Marapi, Sekda menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan pembuatan 56 unit bangunan sabo dam di kawasan tersebut. "Tahun ini pemerintah akan membangun minimal 8 sabo dam di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam," ujarnya.

Di samping membangun sabo dam yang berfungsi sebagai penahan laju aliran lahar dingin Marapi, pemerintah juga berencana akan memasang perangkat deteksi dini atau early warning system (EWS) di Gunung Marapi dan Gunung Singgalang.

Pada kesempatan yang sama, Hansastri juga menyampaikan data terkini terkait dampak serta kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang menerjang empat Kabupaten/kota di Sumbar pada 11 Mei lalu.

Ia menerangkan, bencana tersebut telah menyebabkan 63 orang korban meninggal dunia, di mana 60 korban di antaranya telah berhasil diidentifikasi. Sementara tiga lainnya masih belum diketahui identitasnya.

"Total korban dalam hilang atau pencarian hingga hari ke-27 berjumlah 10 orang, Tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas hingga kini masih terus melakukan upaya pencarian," ucapnya.

Kendati demikian, delapan keluarga dari 10 korban yang masih dinyatakan hilang tersebut menyatakan sudah mengikhlaskan. Sementara dua lagi, masih dikoordinasikan kepada pihak keluarga untuk mengikhlaskan agar proses pencarian yang telah dilakukan selama dua kali masa perpanjangan tanggap darurat bisa segera diakhiri.

Di sisi lain, para pengungsi yang mengalami kerusakan rumah skala berat, ringan, atau bahkan hanyut, sudah tidak lagi berada di posko-posko pengungsian yang tersedia. Sebagian sudah mengungsi ke rumah keluarga, sehingga pengoperasian dapur umum pun sudah diakhiri, kecuali di beberapa nagari.

Lebih jauh, Hansastri menyebut, bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi membuat 4.064 orang mengungsi dan mengakibatkan 1.110 unit rumah rusak berat. Terjangan banjir bandang juga berdampak terhadap 1.210 rumah, 15 unit sarana pendidikan, dua unit sarana kesehatan, serta 28 unit rumah ibadah.

Termasuk juga dua unit bangunan lainnya, 227 unit sarana perdagangan, 1.202 unit irigasi, 23 unit PDAM/pamsimas, 55 unit jembatan, 54 titik jalan raya. Banjir juga mematikan 27.320 ternak masyarakat berbagai jenis serta menghancurkan lebih kurang 908.003 hektare lahan pertanian. "Total angka kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp516.825.216.036," ucapnya.

Hansastri menyampaikan, sampai sekarang Pemprov Sumbar bersama TNI/Polri dan instansi vertikal terkait lainnya juga masih terus melakukan langkah-langkah penanganan pascabencana yang diperlukan.

Beberapa di antaranya seperti normalisasi aliran sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan Lembah Anai, pembangunan jembatan bailey di Nagari Bukik Batabuah oleh TNI, hingga demolish atau peledakan batu-batu berukuran besar yang berpotensi menyumbat aliran sungai.

"Kami juga melakukan modifikasi cuaca, traumatic healing, merencanakan relokasi rumah di kawasan bencana, memasang plang larangan membangun di kawasan Lembah Anai, melibatkan forum rektor, hingga menemui Komisi V DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ucapnya. (bi/mel)

•