PADANG, binews.id---Aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang angkutan darat, dinilai Organisasi Angkutan Darat (Organda) membuat dilema. Bahkan, risikonya bisa membuat sampai berdampak kepada pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bukan tanpa alasan kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat Budi Syukur. Aturan ini membuat dilema pengusaha angkutan darat.

Seperti kebijakan over dimensi atau pembatasan muatan, memperpanjang sumbu kendaraan, dan pembelian kendaraan angkutan yang baru oleh pengusaha.

Baca Juga

• Gubernur Mahyeldi : Organda Sumbar Harus Profesional Menghadapi Transportasi Digital
• Gubernur Apresiasi Organda Sumbar Lakukan 1000 Tes Swab Sopir Angkutan Umum
• Organda Bakal Tes Swab Gratis Sopir dan Kernet Bus
• Angkutan Umum Diminta Jeda Sesaat untuk Atasi Covid19, BIM bagaimana?
• PO MPM Stop Beroperasi untuk Cegah Corona

"Dalam dua tahun ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia," kata Sengaja Budi Syukur pada acara Pelantikan Pengurus DPC Organda se- Sumbar, Selasa (25/2) di Auditorium Gubernuran.

Aturan over dimensi, misalnya. Ketika muatan yang diangkut ternyata melebihi dimensi maka akan dipotong dan tentunya berdampak biaya yang besar, disamping ongkos angkut yang tinggi. "Tentu akan berpengaruh terhadap lancarnya arus logistik," ujar Budi.

Laon lagi dengan kendaraan baru yang akan dibeli oleh pengusaha angkutan yang harus mematuhi sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, mulai ukuran dan panjang kendaraan serta tinggi baknya pun harus disesuaikan dengan surat keterangan uji tipe srut.

"Ini menimbulkan kendala bagi pengusaha angkutan. Kalau ini diikuti muatan yang harus diangkut sangat sedikit sekali, di lain pihak kita harus menaikan tarif. Nah si pemilik barang sangat enggan kepada kita untuk meniakan tarif ongkos angkut yang berakibat nanti ongkos bisa naik 100 persen dari yang ada sekarang," ujarnya.

Di Sumatera Barat dampaknya kata Budi Syukur berkurangnya penjualan terhadap kendaraan bermotor, khususnya angkutan truk yaitu turun 50 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Dampak ikutannyaa tentu menurun ke pendapatan asli daerah sumbar," ujarnya.

Pengusaha angkutan ingin meremajakan kendaraan, ingin membeli kendaraan truk namun terbatas sehingga semuanya berantai." Saat dealer sulit menjualkan kendaraannya. Dan PAD sumbar juga menurun, Organda berharap perlu terobosan-terobosan jitu," katanya. (Melba)

Editor: BiNews

•