DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Politik-59 hit

PADANG PANJANG, binews.id -- Sebanyak enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang sampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang 2023, Selasa (14/5/2024).

Bertempat di Ruang Sidang DPRD, Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Imbral, S.E dan Yulius Kaisar. Dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag, asisten, kepala OPD, camat dan lurah se-Padang Panjang.

Diawali pemandangan dari Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Hukemri. Ia mengatakan ada beberapa yang harus ditanggapi dan penjelasan terhadap ranperda ini.

Baca Juga

Seperti upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari segi retribusi. Langkah-langkah mengatasi penurunan akhlak dan dekadensi moral pada siswa. Langkah cepat pemerintah terhadap putusnya jalan di Lubuk Mata Kucing yang sangat berdampak pada perputaran ekonomi.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia meminta kepada Pemko agar serius mengelola kawasan Islamic Centre. Pengelolaan kegiatan secara tepat, sistematis dan berkelanjutan serta memperhatikan pemeliharaan kawasan.

"Rendahnya daya beli masyarakat ke Pasar Pusat salah satunya disebabkan oleh kurangnya inovasi untuk merangsang masyarakat agar berkunjung. Revitalisasi pasar perlu sesegera mungkin dilaksanakan. Kebijakan yang kreatif, inovatif dan tepat guna dibutuhkan agar perputaran ekonomi di pasar dapat berlanjut," jelasnya.

Ketua Fraksi NasDem, Kiki Anugerah Dia, S.E juga meminta Pemko untuk bertindak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pascabencana yang memberikan dampak luas terhambatnya aktivitas masyarakat.

"Pemko segera meminta kepada Direktur PDAM untuk memperbaiki jaringan pipa yang rusak sehingga masyarakat dapat kembali menikmati air bersih. Sesegera mungkin memperbaiki akses jalan menuju Lubuk Mata Kucing karena salah satu akses jalan untuk menuju pasar untuk menjual hasil pertanian dan ini sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Dari Fraksi Golkar, Dr. H. Novi Hendri, S.E, M.Si Datuak Bagindo Saidi meminta keseriusan Pemko melakukan langkah-langkah konkret pemulihan pascabencana. Terutama permasalahan ekonomi yang terganggu karena tidak adanya kunjungan ke Padang Panjang seperti ke Pasar Kuliner yang menjadi ikon.

"Terkait dengan pelaksanaan pengerjaan pembangunan Sport Center, kami meminta penjelasan, sudah sejauh mana progresnya," tegasnya.

Sedangkan Fraksi PBB-PKS, Drs. Aditiawarman mengatakan, fraksinya memberikan apresiasi kepada Pemko yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut sejak 2016. Ini sebuah capaian yang membanggakan secara administrasi yang harus tetap dipertahankan.

"Kami ingin mendapatkan penjelasan apa upaya yang dilakukan Pemko dalam pengelolaan sampah yang belakangan ini mengalami kemunduran. Penjemputan yang telat, sampah berserakan. Apalagi kondisi terkini beberapa lokasi banjir membutuhkan segera penanganan dan solusi dari pemerintah," tuturnya.

Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan, Herman Datuak Batuah menanyakan kebutuhan sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan-kekosongan jabatan yang ada di kepala OPD sampai kelurahan. Karena ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Terkait dengan zonasi yang selalu menjadi persoalan dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru-red) kami berharap segera menyikapinya. Sehingga tidak menjadi persoalan setiap tahun ajaran," tuturnya. (bi/rel)

Komentar

Berita Terbaru