PADANG, binews.id --Ranperda tentang Perhutanan Sosial secara prinsip telah dapat dituntaskan pembahasannya Komisi II. Ranperda tentang Ranperda tentang Perhutanan Sosial telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Jumat (5/4/2024).

"Ranperda tentang Perhutanan Sosial melalui : Surat Mendagri Nomor 100.2.1.6/1564/OTDA tanggal 21 Februari 2024, dimana dari hasil fasilitasi terdapat masukan, saran serta beberapa catatan perbaikan yang perlu diakomodir," ujar Supardi

Baca Juga

• DPRD Sumbar Buka Masa Sidang Ketiga 2023/2024
• Terima Kunjungan Komisi III DPRD Solsel, Sekwan Raflis: Semoga Jadi Langkah Awal Perkuat Sinergi
• Ini Tiga Nama Calon Rektor UNP Periode 2024-2029 yang Ditetapkan MWA
• Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib; Bahaya Narkoba Sudah Merusak Sendi-Sendi Kehidupan
• Hari Ini, 11 Balon Rektor UNP Bakal Adu Visi - Misi

Menurut Supardi, selanjutnya DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 4 Maret 2024 telah melaksanakan rapat guna mengakomodir masukan, saran dan perbaikan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, sebelum Ranperda tentang Perhutanan Sosial dimaksud dilanjutkan penerapannya pada Rapat Paripurna ini.

"Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan seluas 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar 1.159 Nagari, 950 Nagari diantaranya berada di sekitaran Kawasan Hutan. Kondisi geografis inilah sebagai alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat," ujar Supardi

Dikatakan Supardi, Perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan kehutanan mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca

Tampak paripurna dihadiri Sekda Sumbar, wakil ketua Suwirpen Suib, anggota DPRD Sumbar, Sekwan Raflis dan OPD di lingkungan Provinsi Sumbar dan wartawan. (bi/rel)

Editor: BiNews

•