Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2019 Ditetapkan Jadi Perda

PADANG, Binews.id - Pada Rapat paripurna DPRD Sumbar tanggal 3 Juni 2020 lalu, Pemprov Sumbar telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2019, untuk selanjutnya di bahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Hasil dari pembahasan terhadap ranperda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tersebut tidak hanya sebatas penetapan perda. akan tetapi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan oleh kepala daerah beserta perangkat nya, dapat mengukur sampai sejauhmana anggaran yang telah digunakan dapat mewujudkan kan target pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan pembahasan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam rapat badan musyawarah, pembahasan terhadap ranperda tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yang dilakukan oleh Bandan Anggaran bersama TAPD dan Pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD .

Baca Juga

Maka DPRD Sumbar bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD 2019 menjadi Perda dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Provinsi Sumbar, yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumbar Supardi, Kamis (25/6/2020).

Lebih lanjut Supardi mengatakan pertanggungjawaban APBD diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara, efisien, transparan, ankuntabel maka keuangan daerah harus di pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Dan hasil pembahasan Ranperda adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala daerah.

Ia menambahkan realisasi pendapatan, belanja dan Silpa sepanjang telah sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat diubah.

"Apabila satu bulan sejak diajukan, DPRD tidak memberikan persetujuan bersama terhadap ranperda tersebut maka kepala daerah bisa menetapkan peraturan kepala daerah," ujar Supardi.

Menurut dia dalam jangka panjang hal ini akan mengurangi kewenangan fungsi pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD.

Dikatakannya, dalam pembahasan yang telah dilakukan DPRD memberikan catatan dan rekomendasi terkait pelaksanaan APBD tahun 2019.

"Catatan dan rekomendasi ini menjadi lampiran dari keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut," terang dia.

Ia mengatakan catatan dan rekomendasi DPRD yang menjadi lampiran keputusan tersebut merupakan produk hukum daerah yang harus dilaksanakan oleh gubernur bersama perangkatnya.

Selain itu catatan dan rekomendasi itu juga harus dijadikan bahan dalam menetapkan kebijakan anggaran pada perubahan APBD tahun 2020 dan APBD tahun 2021.

Lebih lanjut Supardi mengatakan kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak sekedar capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah namun disandingkan dengan capaian target kinerja pembangunan daerah dan rekomendasi atau catatan BPK yang dimuat dalam LHP atas LKPD.

"Kinerja pengelolaan keuangan baru dapat dikatakan baik apa bila telah berbanding lurus antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja,". (dw)

Penulis: Imel | Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru