Kinerja Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Barat Tahun 2023 Tumbuh Positif

Ekonomi-126 hit

PADANG, binews.id -- Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat menilai kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Barat posisi Desember 2023 tumbuh positif dengan tingkat risiko yang masih terjaga dalam menghadapi tingginya suku bunga global.

Kinerja sektor jasa keuangan tersebut turut mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja positif di mana pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV-2023 (yoy) tercatat sebesar 4,30 persen.

Kinerja industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)) di Sumatera Barat tumbuh positif. Pada Desember 2023, aset perbankan tumbuh 5,36 persen (yoy) menjadi sebesar Rp81,15 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 7,08 persen (yoy) menjadi sebesar Rp69,68 triliun. Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 1,07 persen (yoy) menjadi sebesar Rp53,85 triliun. Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 1,89 persen, dan rasio LDR 129,40 persen.

Baca Juga

Penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp31,07 triliun, tumbuh sebesar 9,50 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM ini mencapai 44,58 persen dari total kredit perbankan di Sumatera Barat. Penyaluran kredit UMKM paling banyak disalurkan kepada sektor perdagangan besar dan eceran 48,52 persen dan ke sektor pertanian, perburuan & kehutanan sebesar 28,79 persen.

Sementara untuk kinerja perbankan syariah, dari sisi aset, DPK dan penyaluran pembiayaan terus tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Aset perbankan syariah Sumatera Barat tumbuh sebesar 12,11 persen (yoy) menjadi sebesar Rp10,40 triliun, dengan penghimpunan DPK meningkat sebesar 11,38 persen (yoy) menjadi sebesar Rp9,73 triliun dan penyaluran pembiayaan meningkat 25,45 persen (yoy) menjadi sebesar Rp8,81 triliun. Risiko pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF 1,59 persen, dan rasio FDR 90,55 persen.

Kinerja BPR di Sumatera Barat juga tumbuh dengan baik. Aset tumbuh 5,03 persen (yoy) menjadi sebesar Rp2,60 triliun, penghimpunan DPK tumbuh 2,36 persen (yoy) menjadi sebesar Rp1,96 triliun, dan penyaluran Kredit/Pembiayaan meningkat 12,43 persen (yoy) menjadi sebesar Rp1,95 triliun, dengan 70,35 persen merupakan kredit/pembiayaan UMKM. Risiko kredit/pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPL/NPF 6,94 persen, dan rasio LDR/FDR 99,84 persen.

Pada Industri Pasar Modal, jumlah Single Investor Identification (SID) terus mengalami peningkatan. Pada posisi Desember 2023, total SID berjumlah 171.878 investor yang tumbuh sebesar 18,48 persen (yoy). SID saham mencapai 76.100 investor, yang tumbuh sebesar 20,74 persen (yoy), dengan total nilai transaksi s.d. Desember 2023 adalah sebesar Rp12,69 triliun. Jumlah SID Reksa Dana adalah 162.431 investor, SID Surat Berharga Negara (SBN) berjumlah 7.043 investor, dan SID Efek Beragunan Aset (EBA) berjumlah 3 investor.

Untuk Industri Keuangan Non Bank, khususnya Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan posisi Desember 2023 mengalami pertumbuhan 12,31 persen (yoy) menjadi sebesar Rp5,31 triliun, dan Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,64 persen.

Fintech lending masih terus menunjukan pertumbuhan yang positif. Pada Desember 2023, fintech lending di Sumatera Barat dengan outstanding sebesar Rp829 miliar atau tumbuh 18,79 persen (yoy). Risiko pinjaman masih terjaga dengan rasio TWP90 sebesar 2,23 persen. Jumlah lender/investor di Sumatera Barat saat ini tercatat sebanyak 6.452 rekening, dengan jumlah borrower aktif sejumlah 263.784 rekening.

Selama tahun 2023, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan 33 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta meliputi masyarakat umum, pelajar, pelaku UMKM, penyandang disabilitas serta perempuan dan Ibu Rumah Tangga. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada investasi ilegal.

Di bidang pelindungan konsumen, dari Januari sampai dengan Desember 2023, pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tercatat sebanyak 3.472 layanan masyarakat yang berdomisili di Sumatera Barat. Layanan tersebut terdiri dari 328 pengaduan, 410 pemberian informasi dan 2.734 pertanyaan. Dari layanan yang masuk, sebanyak 1.467 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal. (bi/rel)

Komentar

Berita Terbaru