Jelang Ramadan, Pemprov Sumbar Siapkan Kebijakan Strategis Tekan Inflasi dan Kendalikan Harga Pangan

  • Cetak

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dalam upaya menekan laju inflasi dan lonjakan harga pangan menjelang masuknya bulan suci Ramadan.

"Untuk menekan laju inflasi dan lonjakan harga di Sumbar, kita bersama TPID telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis. Direncanakan, dalam waktu dekat beberapa di antaranya akan segera kita eksekusi. Ada yang sifatnya solusi jangka pendek, dan ada yang jangka panjang," ujar Mahyeldi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi usai mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) terkait pengamanan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri tajun 2024 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Baca Juga

Sementara untuk kebijakan jangka panjang antara lain, melakukan pencanangan gerakan menanam, memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan dampak inflasi, serta memastikan kelayakan infrastruktur jalan di Sumbar untuk kelancaran arus barang.

"Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. Terutama menjelang, di saat, dan setelah masuknya bulan suci Ramadan," tegas Mahyeldi.

Menurutnya, kenaikan harga terjadi akibat naiknya permintaan dari pedagang. Sebab, sentra hortikultura di kabupaten/kota di Sumbar terimbas oleh erupsi Gunung Marapi. Di antaranya Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

"Wilayah pertanian di sekitar Gunung Marapi terimbas, sehingga menyebabkan tingkat produksi pangan Sumbar menjadi turun, karena ada beberapa daerah yang gagal panen. Pasokan dari Kabupaten Solok juga terbatas karena musim hujan dalam beberapa waktu terakhir, sementara permintaan tetap tinggi terlebih menjelang Ramadhan," ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Sumbar, Irfan Sukarna mengatakan saat ini inflasi Sumbar berada di sekitar batas atas target inflasi nasional 2,5 +- 1 persen yoy. Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam batas aman atau terkendali.

"TPID Provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat sinergi agar indeks harga konsumen bisa terus terkendali. Itu menurut kami merupakan sebuah langkah positif dalam pengendalian inflasi," pungkasnya. (bi/adpsb/bdi)

Editor: BiNews

Komentar

Berita Terbaru