BUKITTINGGI, binews.id — Komisi I DPRD Sumbar Rapat Kerja dengan mitra kerja di jajaran Pemprov Sumbar, Rabu-Kamis kemarin terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumbar.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas sangat konsen terkait folow up LHP BPK tersebut.

"Percuma Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) disematkan ke Pemprov Sumbar berturut-turut, jika ada goresan noda terkait beberapa catatan di LHP dianggap angin lalu saja oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar,"ujar HM Nurnas kepada wartawan usai rapat kerja kemarin itu.

Baca Juga

• Pemko Bukittinggi Akan Gelar Pasar Murah di Lapangan Kantin
• Kembali Mutasi Bergulir di Lingkungan Pemko Bukittinggi,64 Pejabat Dilantik Wako Erman Safar
• Wako Bukittinggi Erman Safar Salurkan PKH Triwulan
• Diserahkan Wako Erman Safar,Masjid Jami' Tarok Terima Dana Hibah Rp5 M
• RSUD Bukittinggi Terima Piagam Penghargaan dari Kemenpan RB

Menurut HM Nurnas OPD harus segera memperbaiki jangan ditunggu pula LHP tahun depan.

"Dan jangan jadikan catatan LHP angin lalu, segera selesaikan tindak lanjut LHP-BPK itu dan jangan pula menciderai WTP,"ujar HM Nurnas.

Di bagian lain kata Nurnas terkait penyerapan belanja langsung APBD 2019, tidak salah Komisi I DPRD Sumbar mengapresiasi empat OPD yang sukses serapan anggaran 99 persen lebih.

"Disperindag Inspektorat, Bakeuda dan Sekwan DPRD Sumbar, ini arti nya mereka di anggarab perubahan mereka cek lagi dan bagi yang masih di bawah 90 persen dan pula yang berada di 74 persen belajarlah kepada empat OPD ini,"ujarnya.

Selain itu HM Nurnas mendukung masuk nya BKD ke TAPD karena masih ada angapan Belanja Tidak Langsung (BTL) di Belanja Pegawai ini seperti menjadi tabungan bagi OPD.

"Supaya clear dan clean pengelolaan Belanja Tidak Langsung (BYL) pada Belanja Pegawai, maka BKD pas masuk ke jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),"ujarnya. (rilis)

Editor: BiNews

•