PADANG, binews.id -- Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta Gubernur menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pers. Permintaan ini muncul sebagai tanggapan atas insiden terbaru yang melibatkan jurnalis yang memprotes Gubernur setelah diusir saat meliput acara resmi.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Jasma Juni, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kejadian tersebut, menyoroti kurangnya kesadaran Gubernur tentang pentingnya kehadiran, kebebasan, dan kemandirian pers.
"Mengabaikan arti penting keberadaan, kebebasan, dan kemandirian rekan-rekan pers kita, Pak Gubernur menunjukkan ketidakpahaman yang memprihatinkan. Ini jauh dari kata sepele," kata Jasma Juni bersemangat dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (23/5/2023).
Baca Juga
- DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kunjungi DPRD Sumbar
- Ribut Soal Pemecatan Imam Masjid Raya Sumbar, Anggota Komisi V Hidayat: Masjid Raya Sumbar Harus Bersih dari Simbol Partai Politik
- DPRD Sumut Kunjungi DPRD Sumbar, Suwirpen Suib Sebut Banyak Tantangan Dihadapi Pansus LKPJ
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna Penyerahan LHP LKPD Sumbar Tahun 2022 oleh BPK RI
- Menyalakan Kembali Api Kepahlawanan, Hidayat: Para Milenial Menjadi Agen Perubahan
Pers berperan penting dalam menggerakkan dan mengawal pembangunan daerah, membuat renggangnya hubungan antara pers dan pemerintah menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Fraksi Gerindra sangat merekomendasikan agar tuntutan yang diajukan oleh para jurnalis yang memprotes segera ditanggapi, dengan tujuan memulihkan kerja sama yang harmonis dan produktif.
"Beberapa orang mungkin mempertanyakan salahnya menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Namun, kami sangat yakin bahwa kehormatan dan reputasi seorang Gubernur tidak akan berkurang sedikit pun dengan menyatakan penyesalan atas kesalahan atau kejadian yang telah terjadi. Kami mendesak Gubernur untuk segera mengambil tindakan. dan tanggapi masalah ini," tegas Jasma Juni mengisyaratkan urgensi masalah tersebut.
Saat publik menunggu tanggapan Gubernur, insiden tersebut berfungsi sebagai pengingat akan hubungan yang rapuh antara pers dan mereka yang berkuasa, menggarisbawahi peran penting yang dimainkan media dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan keseluruhan daerah. (bi)
Editor: BiNews
Komentar