PADANG, binews.id -- Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat lakukan sidang sengketa informasi publik, dua register diputus selakan, satu register gugur dan satu lagi lanjut ke kesimpulan para pihak.

"Ada 4 register kita sidang sengketa sejak pagi hingga jelang Selasa (9/5/2023)," ujar Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sekaligus Ketua Majelis pada tiga registe, Adrian Tuswandi, pada keterangan persnya.

Tiga register pagi, antara pemohon Ryantoni dengan Camat Baso, agenda pemeriksaan awal, Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dengan anggota majelis Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, agenda pemeriksaan awal.

Baca Juga

• Ketua KI Sumbar Musfi Yendra Minta Badan Publik Aktif Mengikuti Monev KIP 2024
• Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan Semua OPD Wajib Ikuti Monev KI Sumbar
• Komisioner Mona Sisca: Perki Ini Menjadi Rule Based System Lembaga
• Dapati Kata Mufakat, Ketua Majelis Sidang SIP Cabut Sengketa Informasi
• Sengketa Informasi LBH Padang Vs Pemprov Sumbar, Lanjut ke Pembuktian

"Sidang pertama pemeriksaan awal terkait kompetensi absolut, relatif dan legal standing para pihak serta jangka waktu dari permohonan informasi publik hingga permohonan sengketa informasi publik. Majelis putus selakan register ini karena termohon tidak memiliki legal standing, termohon dalam struktur PPID Utama Pemkab Agam adalah PPID Pelaksana, seharusnya atasan PPID Utama Pemkab Agam yang menjadi termohon,"ujar Adrian di keterangan persnya.

Tapi kata Komisioner KI Sumbar 2 Periode ini, untuk memenuhi hak untuk tahu pemohon atas permohonan informasinya, majelis pada pertimbangan meminta termohon memberikan informasi yang diminta pemohon secara tertulis dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak 9 Mei 2023.

Sedangkan di sidang berikutnya dua register disatukan pemeriksaan awal dengan majelis sama, Ketua Adrian Tuswandi dan Anggota Majelis Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi.

"Prinsip penyelesaian sengketa informasi publik mudah, cepat dan berbiaya murah, dua register kita satukan pemeriksaan awalnya," ujar Anggota Majelis Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari.

Dalam proses pemeriksaan, kembali majelis melakukan putusan sela terhadap register pemohon Ryantoni dengan MUI Kota Bukittinggi.

"Tidak memenuhi kompetensi absolut karena tidak informasi publik, namun MUI diminta untuk memberikan jawaban tertulis kepada pemohon informasi," ujar Arif Yumardi.

Sedangkan satu register lainnya juga dengan pemohon Ryantoni dengan termohon Kemenag Kota Bukittinggi dinyatakan gugur karena kronologis informasi oleh pemohon berdasarkan tembusan surat MUI ke Kemenag Bukittinggi.

Sidang siang register antara pemohon Rion Satya dengan Komisi Informasi Riau, ketua majelis komisioner KI Sumbar Nofal Wiska dengan anggota Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi agenda pembuktian.

"Sidang cukup alot para pihak saling mempertahankan argumen, tapi karena majelis komisioner terkenal piawai selama ini, akhirnya pemohon menerima pemberian berita acara dari termohon terkait anugerah 2022 kepada Walikota Pekanbaru. Sidang kita skor untuk pembacaan kesimpulan,"ujar Nofal Wiska. (bi)

Editor: BiNews

•