PADANG, binews -- Masih di suasana Syawal, tapi Komisi Informasi Sumbar kebut sidang penyelesaian sengketa informasi publik. Jumat (5/5-2023) gelar tiga sidang.

Ketiga sidang dengan majelis berbeda itu, semuanya merupakan sidang lanjutan. Sidang antara Ryantoni dengan Komnas HAM Sumbar, Darmansyah dengan Telkomsel. Dan sidang siang antara Didi Someldi dengan Atasan PPID Utama Pemkab Pessel.

Register 05/KISB 2023 antara Ryantoni dengan Komnas HAM atas perintah dan persetujuan para pihak dilakukan sidang mediasi dengan mediator Adrian Tuswandi.

Baca Juga

• Satpol PP Bukittinggi Amankan 3 Waria dan Terduga LGBT Serta 1 PSK Online
• Kendati Kunjungan Saat Libur Lebaran ke Bukittinggi Menurun,Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
• Pemko Bukittinggi Terima Rekomendasi Dari DPRD Atas LKPJ Wali Kota Tahun 2023
• Tingkat Kunjungan Wisata Ke Bukittinggi Turun,Namun Masih Bisa Mendapatkan PAD Rp 2,2 M
• Pemko Bukittinggi Terima Penghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023

"Atas perintah majelis komisioner, hari ini kita lakukan sidang mediasi dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa informasi publik dengan prinsip win-win solution," ujar Toaik biasa Komisioner KI Sumbar 2 Periode ini dipanggil banyak pihak di Sumbar.

Sempat terjadi perdebatan alot, tapi akhirnya antara Ryantoni dengan Komnas HAM Sumbar sepakat berdamai.

"Alhamdulillah register 05/KISB tahun 2023 ini para pihak sepakat damai, pihak Komnas HAM siap berikan informasi secara tertulis terkait permohonan Riantony tentang penyelidikan dugaan dia dipungli di SDIT Cahaya Hati Bukittinggi," ujar Toaik.

Telkomsel 'Mangkir'

Sementara sidang Darmansyah dengan PT Telkomsel, majelis komisioner kecewa karena Telkomsel selaku Termohon tidak hadir.

"Agenda sidang awal, kami majelis akan menggali kompetensi absolut dan relatif Komisi Informasi Sumbar, Legal Standing para pihak dalam sengketa informasi publik dan jangka waktu. Tapi apa? Termohon sudah dua kali sidang tidak pernah hadir meski sudah dipanggil secara patut,"ujar Anggota Majelis Komisioner pada register 08/I/KISB-PS/2023 Arif Yumardi.

Padahal kata Arif Yumardi, di sidang awal inilah para pihak bisa mempertanyakan soal kompetensi KI Sumbar dan legal standing atau tidaknya para pihak duduk di kursi pemohon atau termohon.

"Tapi kalau tidak hadir termohon siapa yang akan adu argumen terkait sidang awal ini yang tidak menyentuh kepada materi pokok dari sengketa aquo," ujar Arif lagi.

Dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, majelis komisioner komisi informasi bisa melanjutkan sidang hingga putusan tanpa kehadiran termohon.

"Ya kalau Telkomsel tidak mau hadir dan tidak menghargai lembaga bentukan UU ini terserah saja, sidang ini tetap kita lanjutkan hingga pembacaan putusan," ujar Arif.

Soal Temuan BPK

Sementara register ketiga sidang KI Sumbar hari ini diagendakan Jumat siang, antara Dedi Solmedi sebagai pemohon dan Atasan PPID Utama Pemkab Pessel sebagai termohon.

"Sidang sudah masuk agenda pembuktian, ini menarik karena pemohon meminta siapa saja anggota DPRD yang tidak mengembalikan sisa lebih uang perjalanan yang ditemukan BPK tahun anggaran 2022. Sedangkan Pemkab Pessel tidak mau beri informasi karena kategori informasi dikecualikan," ujar Ketua Majelis Komisioner Register 09/11/KISB-PS/2023 Tanti Endang lestari.

Terus bagaimana endingnya nanti, Tanti kepada wartawan tidak mau berandai-andai.

"Kita jalani saja sidang sampai putusan dulu ya," ujar Tanti yang bergegas masuk ke ruang sidang utama Komisi Informasi Sumbar. (*)

Editor: BiNews

•