DHARMASRAYA, binews.id --Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali mendapatkan apresiasi dari Ombudsman RI atas Kinerja Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dengan nilai 88,67. Nilainya berada di zona hijau atau high quality opinion.
Nilai yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Sumbar untuk kategori kabupaten, setelah Solok yang berhasil mengumpulkan nilai 88,73, selisih tipis di atas Dharmasraya.
Atas keberhasilan itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerima piagam penghargaan yang diserahkan Ketua Ombudsman Sumbar Yefri Hariani pada Rabu (2/1/2023) di Padang.
Baca Juga
- Bupati Sutan Riska Lakukan Inspeksi Kendaraan Dinas
- Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran, PNS yang Tidak Hadir Tanpa Alasan Bakal Ditindak Tegas
- Bupati Pasaman Sabar AS Lepas Jemaah Umrah
- Bank Nagari Tanggap Bencana Serahkan Bantuan Sembako
- Hadiri Reuni Lintas Angkatan SMA N 1 Batusangkar, Bupati Eka Putra: Kita Dukung Kegiatan Semacam Ini
"Ahamdulillah, berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI, kami kembali mencapai kinerja Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dengan opini kualitas tinggi, atau zona hijau," kata Bupati Sutan Riska.
Atas kinerja yang diraih, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah melihat monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang semakin baik setiap tahunnya.
Dikatakannya, penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan apresiasi ini, ia berharap standar pelayanan publik ke depan akan lebih baik.
Sutan Riska mengaku pihaknya terus berupaya menerapkan instrumen yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan standar penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
"Standar pelayanan yang dimaksud berupa jenis pelayanan, ketentuan, tarif, prosedur dan waktu pelayanan. Komponen standar ini sangat penting untuk mencegah korupsi atau penggelapan," pungkas Sutan Riska.
Sebagai informasi, tahun lalu Dharmasraya juga memperoleh kinerja serupa, dimana saat itu hanya Dharmasraya dan Kota Payakumbuh yang berhasil meraih zona hijau atau nilai kepatuhan tinggi, di antara 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. (San)
Editor: BiNews
Komentar