Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat mendorong Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) mampu mendongkrak peran dalam rangka peningkatan ekonomi dan pembangunan nagari.
Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengatakan, semua instrumen harus bisa digerakkan untuk menghasilkan BUMNag yang lebih baik. Sebab, pemerintah telah menetapkan BUMNag sebagai bagian dari program peningkatan perekonomian yang bersifat mandiri guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dasar hukum pendirian BUMNag adalah Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda dan kemudian diperbaharui dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda. Selain itu diperkuat dengan PP 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes sebagai badan hukum dari sebelumnya yang hanya berstatus badan usaha.
Baca Juga
- Bupati Eka Putra: Komunikasi Lancar Awal Melepas Ketertinggalan Daerah
- Bantu Pembinaan Petani, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Kerja Sama dengan Perusahaan Eratani
- Bupati Solok Epyardi Asda Terima Kunjungan Kemenkominfo RI
- Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Kunjungi Korban Banjir di Nagari Salimpek dan Talang Babungo
- Demi Ketersediaan Stok Darah di PMI, Bupati Imbau ASN Rutin Donor Darah
"Jadi harus dibenahi, Langkah awal mesti diaudit. Ada pertanggungjawaban terhadap penyertaan modal serta asetnya," kata bupati di Painan, Senin (23/01/2023).
Sebab, menurutnya percepatan pembangunan nagari mesti segera dilakukan, sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun mulai dari pinggir, apalagi nagari adalah garda terdepan pembangunan. Apalagi pemerintah pusat kini melakukan pengetatan aturan transfer dana ke daerah melalui UU nomor 1 tahun 2022 tentang HPKD yang otomatis berdampak terhadap transfer daerah ke nagari.
Sepanjang 2023 Dana Alokasi Umum (DAU) Pesisir Selatan tercatat lebih dari Rp800 miliar, namun berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 hanya Rp514 miliar yang bebas dipakai dan sisanya diatur peruntukannya.
"Akibatnya berdampak pada transfer ke nagari. Selama ini kita selalu dimanjakan dengan dana transfer pusat dan terlena. Nah, ketika kini ada pengetatan kita jadi syok," ujar bupati.
Karena itu keberadaan BUMNag sebagai lembaga usaha pelat merah yang dimiliki nagari harus dioptimalkan, sehingga nagari punya pendapatan lain selain dari transfer keuangan dari pusat dan daerah. Selama ini pelaksanaannya terkesan jalan sendiri-sendiri, bahkan BUMNag menjadi kompetitor bagi usaha masyarakat yang telah ada, tapi lebih sebagai inisiator, motivator dan stimulator.
Bupati berharap pemerintahan nagari mau bersinergi dengan pemerintah kabupaten mewujudkan keberadaan BUMNag yang berdaya saing guna pembangunan dan kesejahteraan warga nagari.
"Ini harus menjadi pikiran kita bersama agar terjadi kemitraan daerah dan nagari dalam pembangunan," ujar bupati.(*/hms )
Editor: BiNews
Komentar